PT. Delta Pratama Isman Jaya Wanprestasi Seharusnya di Blacklis Oleh Dinas Pertamanan

Jakarta, Infobreakingnews - Kasus yang semakin dirasakan berlarut-larut terkait penyimpangan yang dilakukan PT. Delta Pratama Isman Jaya, melakukan  wanprestasi dalam pelaksanaan Kegiatan pendistrian Jl. Cikini Raya seharusnya di blacklist oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

 Namun hal itu tidak dilaksanakan sehingga kecurigaan masyarakat bahwa telah terjadi kongkalikong yang dilakukan petinggi PT.Delta Pratama Isman Jaya dengan aparat DKI.

Ketika hal itu dipertanyakan kepada Kepala Seksi Jalur Hijau Jalan Supriyanto, di berkata: “Saya hanya anak buah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan dan peraturan sudah saya laporkan. Namun demikian, keputusan tergantung pimpinan,” ucapnya.

Menurut sumber infobreakingnews.com , ada dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara pemborong dan Kepala Dinas Pertamanan sehinga kegiatan tidak dihentikan setelah masa kontrak berakhir. 

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta diduga me-Mark-Up bobot penagihan pekerjaan Pendestrian (trotoar pejalan kaki) di Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Cikini Raya. Pasalnya,  meskipun batas penyerapan mata anggaran tahun anggaran 2012 sudah final sampai 20 Desember, namun kenyataan dilapangan, pekerjaan masih terus berlangsung hingga 12 Januari 2013.   

 

Padahal menurut Kasie Jalur Hijau Jalan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Supriyanto bahwa tanggal 18 Desember 2012 bobot penagihan sudah ditandatangani 80 persen. Sementara sejak 18 Desember 2012 s/dl 12 Januari 2013 pekerja terus bekerja dan paktanya dilapangan saat ini bobot baru berkisar 80 persen. Menurut yatin pekerja lapangan, mereka bekerja setiap hari dan lembur hingga dimalam hari agar dapat mengejar target. 

“Bagaimana mungkin bobot sampai 80 persen pada tangan 18 Desember 2012  sedangkan sampai 12 Januari pun pekerjaan baru 80 persen. Terus yang dikerjakan sampai lembur selama 33 hari ini apa?”  kata  Sukardi warga setempat.

 

Sama juga halnya dengan pekerjaan yang berada di Jl. Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Pekerjaan ini masih dikerjakan hingga 12 Januari 2013. Menurut Supriyanto bobot kegiatan ini 40 persen yang  ditandatangani  pada tanggal 18 Desember .

“Kitakan sudah percayakan semua kepada pelaksana dan konsultan. Yah, kita setujui,” aku  Supriyanto. Sejauhmana kasus penyimpangan ini dilaporkan kepada Gubernur Jokowi yang dikenal tidak pernah mau kompromi jika didapati adanya keterlibatan anak buahnya dengan rekanan Pempof DKI.Masih terus dalam investigasi awak media.*** Thomson Gultom