Sultan Setuju UN Dihapus dan Sarankan Mendikbud Mundur

Yogyakarta, infobreakingnews - Tertundanya  pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini mengalami banyak masalah. Kondisi ini membuat banyak pihak meminta agar pelaksanaan UN dievaluasi kembali. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono termasuk yang ikut prihatin serta kesal menilai kinirja Menteri M.Nuh dan menyetujuinya agar UN dihapus saja dan M.Nuh sebaiknya mundur.

“Kalau itu kurang membawa manfaat, saya setuju dihapus saja. Tetapi itu kan kembali kepada keputusan pemerintah pusat,” kata Sultan di acara Milad ke 32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta(UMY), di Kampus Terpadu UMY, kepada infobreakingnews Sabtu(20/4/2013).

Kebijakan UN, menurut Sultan, selama ini juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan kepada guru. UN cenderung meninggalkan guru, padahal guru merupakan ujung tombak yang tahu dengan benar dan tepat situasi dan kondisi murid.

“Pendidikan kita terus dicecari oleh rezim UN yang menjauhkan kita dari watak jujur dan cerdas, selain relevansinya diragukan dalam meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Sultan menambahkan, Mahkamah Agung (MA) sebenarnya telah memutuskan bahwa UN baru bisa dilaksanakan setelah kualitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan telah dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Keputusan ini seolah tidak diindahkan oleh pemerintah sendiri. Sikap ini tentu menjadi preseden buruk pada sikap apatis dan tidak percaya pada hukum.

Terkait desakan agar Mendikbud M Nuh Mundur, Sultan juga setuju.

“Dengan peristiwa ini, merasa gak terjadi delegitimasi terhadap dirinya dan institusinya. Kalau terjadi delegitimasi ya lebih baik mundur,” ucapnya.

Tahun ini, pelaksanaan UN di 11 Provinsi di Indonesia harus ditunda dari jadwal semula karena lasan teknis percetakan yang belum selesai. 11 Provinsi yang tidak dapat melaksanakan UN sesuai jadwal diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Bahkan karena deadlin waktu yang sudah sangat mendesak itu akhirnya banyak dijumpai soal soal Ujian Nasional tahun ini yang di foto copy dan terbalik, sehingga menyulitkan siswa yang akan mengikuti UN. Hal ini sangat memaluhkan dunia pendidikan Nasional kita, padahal mutunya dinilai terus anjlok dan amburadul, sudah saatnya SBY bersikap tegas untuk mengambil tindakan terhadap sang Menteri yang tidak becus.***Andi Adrianto