Indikator Korupsi Pada Kenaikan BBM

Indikator utama sebuah negara gagal dapat dilihat dari sistem pemerintahannya yang korup. Pejabat negara nya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya untuk memperkaya diri sendiri, sementara kehidupan rakyatnya semakin memperluas kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta hak rakyat tidak semakin dikebiri.

Jakarta, Infobreakingnews - Pemerintahan SBY begitu geram tatkala mendapatkan kritik yang cukup keras dan tajam dari pimpinan lintas agama beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara gagal (failure state). Pernyataan pimpinan lintas agama tersebut dianggap tidak mendasar dan ditanggapi pemerintah sebagai kritikan yang biasa saja untuk mencari sensasi di mata rakyat.

“Tidak perlu melakukan perdebatan panjang soal indikasi sebuah negara yang dikatakan gagal, cukup dilihat bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara  yang begitu menyuburkan praktik korupsi oleh penyelenggara negara nya,” demikian ditegaskan Bahauddin Thonti sebagai pemerhati politik yang juga sebagai Ketua Umum Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa).

Lanjutnya, Indonesia jelas-jelas mengarah kepada negara gagal. Indikasi utamanya adalah maraknya korupsi di negeri ini begitu subur dan massif. Tidak hanya di kalangan eksekutif saja yang melakukan korupsi, tapi juga terjangkit merata di lembaga legislatif dan yudikatif. Untuk itu, Thonti menawarkan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang bisa menyejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia kedepan, apakah akan menggunakan sistem ‘demokrasi non-liberal’ atau kah ‘non-demokrasi tapi liberal’.

Anggaran Jebol, Negara Gagal

Ditengah anggaran negara yang diujung kebangkrutan, sikap Presiden SBY dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) pada 30 April 2013 tidak menunjukkan visi nya sebagai kepala pemerintahan yang cerdas dan mampu mengatasi anggaran negara. “Pemerintahan SBY sudah kehabisan akal untuk membiayai APBN, dan lagi-lagi SBY mengambil keputusan klasik yang tidak kreatif dengan menaikkan harga BBM sebagai pendapatan negara, kalau keputusan seperti itu sih, siapapun bisa menjadi presiden kalau hanya untuk menghabiskan anggaran negara yang dikorup pula oleh pejabat dan kroninya,” ujar Thonti.

Seharusnya SBY mampu menggali sumber pendapatan lainnya dari sumber daya alam negara yang kaya ini dan menggunakannya secara tepat, efektif dan efisien. “Untuk mengelola keuangan negara dibutuhkan pemimpin yang mampu memahami wawasan nusantara secara utuh, cerdas, kreatif dan sanggup memberantas kebocoran uang negara serta membebaskan negaranya dari segala praktik korupsi bawahannya,” ujar Thonty ,yang juga pemerhati masalah kehidupan masyarakat desa.

Menurut Thonti, kedepan nanti pemimpin bangsa Indonesia harus yang mampu dan dapat membebaskan bangsa Indonesia dari jeratan utang yang terus menumpuk turun temurun untuk membiayai APBN nya. Dan pemimpin itulah harus berani berdiri di garis terdepan untuk memberantas korupsi dalam sistem birokrasi pemerintahannya. Bukan hanya mampu mengucapkan ‘menghunus pedang’ tanpa kemampuan menebaskannya.

“Jika tidak mau dikatakan sebagai negara gagal, maka pemeberantasan praktik korupsi di Indonesia harus dibasmi ke akar-akarnya dan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya,” ujar Thonti.

Dalam paparannya, Thonti menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih sekedar dijadikan pertunjukan politik (political show), dan dijadikan alat untuk saling menyandera kepentingan politik dan golongan tertentu. Akibatnya, pemberantasan korupsi hanya dijadikan “gertak sambal” untuk saling menutupi dan menyelamatkan kepentingan politik dan golongan yang terlibat dalam berbagai mega skandal.

“Anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dikorup oleh pejabat pemerintah untuk memperkaya diri sendiri. Tidak ada pilihan lain, untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan, bangsa Indonesia harus melakukan perombakan mendasar bagi seluruh penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi,” katanya.

Ciri gagalnya dari sebuah negara demokrasi yang menganut trias politika adalah meratanya korupsi baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. “Jika pemerintahan SBY sudah tidak mampu membiayai APBN akibat dikorupsi oleh pejabat dan bawahannya, maka Indonesia akan menjadi negara yang gagal melaksanakan amandeman UUD45. Ini akan sangat terlihat betapa banyaknya persoalan krusial muncul kepermukaan saat tahun 2014 nanti SBY turun dari kursi kepresidenan. ***Nadya Emilia

H.Bahaudddin Thonti, menetap di jakarta , adalah pakar politik sekaligus juga penggerak badan perkoperasian masyarakat desa.