DPR Pantau Penyaluran Dana BLSM

Putih Sari Jakarta, infobreakingnews - Uang bantuan subsidi sebesar Rp.9,3 triliun yang diberikan pemerintah kepada 15 juta kepala keluarga (KK) diseluruh daerah , membuat Komisi VIII DPR akan melakukan inventaris lapangan dari realisasi awal penyaluran bantauan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pengecekan lapangan dimandatkan langsung kepada masing-masing anggota DPR di daerah pemilihannya masing-masing. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditiyo Gambiro di Jakarta, Sabtu (22/6), mengatakan langkah ini sekaligus mendekatkan anggota DPR dengan konstituennya, selain meningkatkan intensitas pengawasan DPR terhadap implementasi program pemerintah seperti BLSM. "Dengan demikian, anggota DPR dari lintas fraksi secara otomatis turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung," yakin dia. Komisi VIII sendiri, dikatakan Gondo, telah meminta Kementerian Sosial agar DPR mendapatkan daftar masyarakat sebagai penerima BLSM. Jumlahnya sekitar 15 juta kepala keluarga. Berdasarkan data itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mengatakan, DPR akan melakukan pengecekan lapangan. Sederhananya, diformulasikan melalui masing-masing dapil. "Dia (Kemensos) janji akhir bulan ini dalam bentuk CD. Kemudian dari situ akan kita bagi ke teman sesuai dapilnya masing-masing. Sehingga saat reses bisa cek lapangan," kata Gondo. DPR, katanya, juga akan mengawasi kinerja Kemensos dan PT Pos yang akan turun langsung untuk mendistribusikan ke daerah terpencil maupun pelosok nusantara. "Pengalaman yang lalu, daftar penerima BLT problemnya ada di pedalaman, di pelosok-pelosok, ada di kepulauan, itu mengambilnya saja ongkos berapa tidak sesuai. Kali ini menurut kemensos distribusi kerja sama dengan PT Pos yang janji akan turun ke pelosok-pelosok," lanjut Gondo yang juga Ketua Divisi Diklat dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat. Terkait data penerima yang tidak tepat, Gondo berharap adanya sanksi kepada pemasok data awal penerima seperti kepala desa. Anggaran Pendidikan Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Partai Gerindra, Putih Sari menegaskan jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM, maka selayaknya realokasi subsidi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang masih hanya sekitar 1,9 persen dari total APBN. "Dana kompensasi itu harus dialokasikan untuk meningkatkan anggaran kesehatan rakyat," katanya kemarin. Dengan penambahan anggaran untuk kesehatan rakyat, lanjut Putih Sari pemerintah bisa memperluas cakupan peserta Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS di Tahun 2014. Kemudian meningkatkan Premi PBI-nya yang selama ini masih dianggap terlalu rendah, serta menambah fasilitas kesehatan, seperti penambahan kamar kelas III, penambahan tempat tidur, dan alat-alat kesehatan maupun obat -obatan dalam rangka menghadapi pelaksanaan BPJS 1 Januari 2014. "Kalau hal itu dilakukan, rakyat miskin yang akan terkena dampak dari kenaikan harga BBM akan lebih ringan bebannya dalam menghadapi masalah kesehatan keluarganya," katanya. Masalah krusialnya kata Putih Sari minimnya anggaran kesehatan, yang dari tahun ke tahun hanya sebesar 2 persen dari total APBN. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan No 36/2009 minimal 5 persen dari total APBN (di luar gaji pegawai). Anggaran kesehatan pada tahun 2013 ini hanya sebesar Rp. 31,2 triliun atau baru sekitar 1,9 persen dari APBN 2013. Anggaran kesehatan yang kecil itu akan berdampak terhadap program - program pembangunan kesehatan. Di Jawa Barat kata Putih Sari, minimnya anggaran membuat kesenjangan kebutuhan layanan dengan ketersediaan tempat tidur. Penerima Jamkesmas dan Jamkesda di propinsi ini berjumlah kurang lebih 15 juta. Namun, jumlah tempat tidur kelas 3 hanya 12.743 dari 64 rumah sakit.***Buce Dominique