Anggaran 7 Kementerian Dan Lembaga Pada RAPBN 2015

Jakarta, infobreakingnews - Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, di depan para pejabat negara, anggota parlemen hingga perwakilan negara sahabat, SBY menyinggung berbagai prestasi-prestasi di bidang ekonomi yang dicapai selama periode pemerintahannya, termasuk infrastruktur-infrastruktur yang dibuat oleh BUMN seperti bandara dan jalan tol.

Dalam pidato kenegaraannya, SBY menyebut Pemerintah Indonesia mampu menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik. Indonesia menurutnya mampu bertahan dan keluar dari terpaan bencana alam maupun krisis global pada 2008.  Indonesia juga mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional mencapai 5,9%.

Belanja negara naik empat kali lipat dalam dekade terakhir. Pada tahun 2004, belanja negara masih sebesar Rp 427,2 triliun, sedangkan di tahun 2014 ini sudah mencapai Rp 1.876,9 triliun.  Anggaran lain juga naik seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam pidato kenegaraan dalam rangka pengantar atau keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015 beserta Nota Keuangannya, SBY menyebutkan tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang memperoleh kenaikan anggaran adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Polri, dan Kementerian Perhubungan.

Alokasi anggaran untuk Kemendikbud dan Kementerian Agama masing-masing sebesar Rp 67,2 triliun serta Rp 50,5 triliun. "Anggaran akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan," ujar Presiden.

Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 47,4 triliun dan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

Untuk pertahanan negara, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 95 triliun bagi Kementerian Pertahanan. "Dana ini digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan, meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya," lanjut presiden.

Untuk Polri, mendapatkan anggaran sebesar Rp 47,2 triliun. Dengan dana sebesar itu, Presiden berharap lembaga ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

"Selain itu, Pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri," kata Presiden.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Pemerintah memberikan perhatian besar kepada dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian Perhubungan. Hal ini lantaran pembangunan infrastruktur nasional dinilai masih jauh dari sempurna.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,6 triliun. Dana itu akan digunakan di antaranya untuk pembangunan irigasi dan waduk serta bandara.

Diharapkan pemerintahan yang baru dapat lebih memajukan negara serta mensejahterakan rakyat Indonesia, terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan beserta infrastrukturnya. ***Petra/Steffy