Advokat Senior JS. Simatupang SH MH, Menggugat Sikap Airlangga Yang Arogan

Advokat Senior JS.Simatupang SH MH

Jakarta, Info Breaking News - Pro kontra terhadap kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kini semakin meruncing karena ditemukan sejumlah sikap sang ketum baru ini dinilai menyimpang dari AD/ART, bahkan dinilai sebagai sikap arogan yang menabrak semua ketentuan dan rambu rambu yang sangat melekat pada Partai berlambang pohon Beringin itu.

Ketua DPP MKGR, JS, Simatupang SH MH yang juga dikenal sebagai advokat senior yang kini menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi PERADI ini secara tegas menyebutkan ada sejumlah kebijakan yang dinilai sangat menyimpang telah dilakukan oleh Airlangga, diantaranya ;

Bahwa Kepengurusan Partai Golkar yang telah dibentuk Airlangga sangat jelas melanggar rekomendasi Munaslub 2017,karena sesungguhnya rekomendasi itu dimaksudkan untuk melakukan revitalisasi kepengurusan, bukan restrukturisasi, dimana Airlangga justru telah merombak secara total kepengurusan Munaslub 2016.

"Oleh karena itu haruslah dirombak lagi. Kembalikan ke AD/ART. Jangan sesuka hati. Ini bukan partai milik pribadi yang bisa berbuat sesuka hatinya sekalipun dia sudah menjabat sebagai ketum," kata Simatupang yang pernah menjadi Ketua AMPI Jakarta Timur, kepada Info Breaking News, Rabu (31/1/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Ayah dari Jimmy dan Johanes, dimana kedua putranya juga sebagai advokat mengikuti jejak karier sang Ayah, "Munaslub 2017 tidak mengubah AD/ART partai. Artinya, AD/ART yang berlaku adalah mengacu kepada hasil Munsalub 2016. Dalam ART hasil Munaslub 2016, Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri atas Ketua Harian. Namun dalam kepengurusan yang dibentuk, jabatan itu jutru seenaknya saja dihilangkan oleh Airlangga."

Lebih dalam lagi Anak Medan yang juga merupakan Ketua Marga Simatupang  yang kini meraih gelar Magister Hukum pada Universitas paling bergengsi Di Jakarta ini menyebutkan, "Dalam Pasal 12 menyebutkan syarat-syarat menjadi pengurus yaitu memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Namun kepengurusan yang disusun berdasarkan penilaian subyektif AH sebagai pengurus. Buktinya, ada sejumlah pengurus yang ditenggarai memiliki record hitam dan bermasalah hukum, sehingga terkesan berdasarkan pesan sponsor atau titipan orang tertentu.

" Bagaimana mungkin dia (Airlangga) bisa menaikkan elaktabilitas Golkar ditahun Politik yang kompelks ini, kalau SDM pengurusnya saja amburadul begini " ungkap sang maestro yang memiliki kantor hukum sendiri bersama para rekannya seperti, Saut Lumban Raja, Renofa Marbun, Riyan Petrus P Wardana, Julaga Gregerius. pada Low Office JS.Simatupang & Patners di Kawasan Jalan Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E-19 Thamrin Resident Jakarta, Telp. 021 -29496270 , Fax  021 - 29932580. *** Mil.