KPK Siap Bantu Jokowi Perangi Mafia Hukum

Jakarta, Info Breaking News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya siap mendukung Presiden Joko Widodo dalam memberantas praktik mafia hukum.

“Kami sambut baik konsep dari Presiden terkait tindakan memerangi praktik mafia hukum,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK.

KPK sendiri menyadari bahwa praktif mafia hukum merupakan masalah yang serius. Untuk itu, Febri menyatakan pihaknya siap memberi bantuan guna mencegah terjadinya praktik mafia hukum.

Selain itu, KPK juga siap bekerja sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum lain, di antaranya Polri dan Kejaksaan untuk menindak tegas para pelaku.

"KPK tentu secara kelembagaan kalau ada kebutuhan-kebutuhan melakukan pencegahan terkait dengan hal itu atau bahkan tindakan-tindakan lain, misalnya ada kebutuhan bagi Presiden untuk membuat sebuah task force atau instruksi langsung kepada Kapolri atau instruksi kepada Jaksa Agung maka KPK sebenarnya bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK,” paparnya.

Keberadaan mafia hukum dinilai sebagai tindak pidana fatal yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Selain itu, praktik mafia hukum juga menghambat investasi.

"Kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud, dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk maka itu dapat berimplikasi pada keraguan para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia, dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," kata Febri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah lebih dulu memperingatkan agar aparat hukum jangan sampai dibajak oleh mafia demi kelancaran program-program pemerintah.

"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," katanya saat menyampaikan sambutan di pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut dia, hukum harus menjamin keberanian para investor, pelaku usaha dan industri untuk berusaha di Tanah Air.

Jokowi menjelaskan sudah merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mendukung program-program strategis pembangunan. Ia meminta aparat meninjau permasalahan hukum yang mengaitkan program-program pembangunan.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran, enggak. Ini harus kita balik hal ini," tegasnya. ***Samuel Art