Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Bamsoet: Saya Dukung Keputusan Pemerintah, Tapi...

Jakarta, Info Breaking News – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku dirinya mendukung apapun yang menjadi keputusan pemerintah terkait rencana pemulangan 600 WNI eks anggota ISIS ke tanah air.

Meski begitu, Bamsoet menegaskan proses pemulangan tersebut hendaknya dipikirkan secara matang dan cermat. Ia bahkan mengajak pemerintah agar lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini yang dinilai sangat mendambakan keamanan serta ketertiban umum.

“Walaupun tidak terlalu khawatir dan keberatan jika pemerintah benar-benar telah siap dengan segala resikoknya menerima para WNI eks kombatan ISIS untuk kembali, namun saya mengajak pemerintah untuk lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini. Setelah ketidaknyamanan sepanjang tahun politik 2019 lalu, kini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Mewujudkan hal ini saja masih tidak mudah, karena di sana-sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif,” paparnya, Minggu (9/2/2020).

Jika memang tidak siap, lanjutnya, sebaiknya pemerintah segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut. Bamsoet menilai jika polemik pemulangan WNI eks ISIS terus dibiarkan maka berpotensi merusak kondusivitas dalam negeri.

"Melihat dinamika yang berkembang saat ini, masyarakat sepertinya lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus," kata mantan Ketua DPR periode 2014-2019 tersebut.

Masalah terorisme menurutnya masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Sejumlah insiden termasuk di dalamnya peristiwa penusukan Wiranto semasa masih menjabat Menko Polhukam harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih terus melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB.

Oleh karena itu, Bamsoet menilai pemerintah harus sudah siap melakukan deradikalisasi terhadap mereka yang berencana dipulangkan.

"Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS. Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri," katanya.

Lebih lanjut Bamsoet juga mengingatkan bahwa sangatlah riskan bagi Indonesia untuk menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS jika pemerintah tidak benar-benar siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat. Pasalnya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

"Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakan status WNI-nya. Karenanya, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka. Sehingga, mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas dia. ***Buce Dominique