Akademisi Thailand Desak Pemerintah Bebaskan Demonstran yang Tertangkap

Tanda 3 jari, simbol protes rakyat Thailand kepada pemerintah Thailand dan PM Prayut Chan-o-cha 

Bangkok, Info Breaking News - Sejumlah dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Akademisi Thailand untuk Hak Sipil (TANC) pada Selasa (20/10/2020) mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha agar pemerintah berhenti menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Petisi itu ditandatangani oleh 1.118 dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka memberi waktu satu minggu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan itu.

Dipimpin oleh Anusorn Unno, mantan dekan Fakultas Sosiologi dan Antropologi di Universitas Thammasat, mereka berkumpul di Kampus Universitas Tha Phrachan sebelum berjalan ke Gedung Pemerintah, tempat mereka berhenti di Jembatan Chamai Maruchet dan Anusorn membacakan petisi.

Unno mengutuk penggunaan kekerasan untuk membubarkan demonstran Kelompok Rakyat di persimpangan Pathumwan pada 16 Oktober. Dikatakan, tindakan kekerasan itu tidak sejalan dengan standar internasional dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya.

“Kami menyerukan kepada pemerintah untuk berhenti menggunakan undang-undang, seperti Computer Crime Act, sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki pendapat berbeda,” tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mencabut keputusan darurat yang diberlakukan sebagai tanggapan atas situasi serius di Bangkok. “Mencabut tuntutan yang diajukan terhadap mereka yang ditangkap dan segera membebaskan mereka, tanpa syarat,” tutur dia. ***Winda Syarief