Wahai para koruptor, Nikmat KU yang mana lagi yang sanggup kau dustakan

Wartawan Senior Hukum Emil F Simatupang bersama Prof. Mahfud MD

Jakarta, Info Breaking News - Indikasi korupsi semakin meningkat tajam menjelang Pilkada yang sudah didepan mata, bahkan hampir disemua pelosok daerah kini sudah terlihat baliho dan spanduk besar tertempel diberbagai sudut jalan raya terkait orang perorangan yang pengen maju dalam Pilkada.

Bukan rahasia umum lagi jika didapati banyak calon kepala daerah atau calon anggota dewan dari semua parpol yang terkesan memaksakan keadaannya untuk memuasakan syahwat politik dan gelora prilakunya yang sok hebat, padahal tidak sedikit dari para calon kandidat itu yang harus menggadaikan rumah dan harta benda keluarganya kepada rentener yang mematok bunga pinjaman uang jauh melebihi batas toleransi suku bunga di BI.

Dan tidak sedikit dari kandidadat yang kalah karena kurang suara, menjadi stress berat bahkan gila masuk rumah sakit jiwa karena utang yang tidak sanggup dibayar atau harta gadaiannya disita secara sepihak tanpa melalui proses hukum perdata diruang pengadilan.Sementara yang menang dan duduk sebagai kepala daerah atau anggota dewan yang katanya sebagai wakil rakyat, nyatanya lebih jahat dari penjahat kriminal karena sanggup memakan uang rakyat bahkan seperti bantuan sembako pun pada tragedi pandemi covid 19 kemaren seorang menteri sosisal bernama Juliary Batubara ditangkap KPK karena prilaku jahatnya tega menyunat bantuan sembako kepada rakyat yang di instruksikan oleh Presiden Jokowi. 

Begitupun Juliary Batubara tidak dihukum berat, yang mustinya kata undang-undang dia patut dihukum mati atau seumur hidup karena korupsi dana bencana nasional. Itulah undang undang kita yang terlalu banyak dibuat di DPR tapi tidak ada kontrol pengawasan saat UU itu diberlakukan, sehingga terkesan bahwa UU itu dibuat untuk dikangkangi.

Kondisi miris itu pula yang membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa sebagian besar koruptor di Indonesia merupakan sarjana, dan pejabat teras bahkan ada yang bergelar Profesor dan macam macam gelar yang hebat tapi diotaknya hanya kejahatan kemanusiaan yang tega dan membuat semakin terpuruknya hidup rakyat Indonesia.

“Jumlah koruptornya itu 1.200 (orang), dari 87 persen, artinya 1.044 koruptor itu adalah sarjana,” kata Mahfud kepada Info Breaking News, Rabu (14/6/2023)Kemenko Polhukam.

Hakim Agung Yang Juga WAMA Bid. Yud. Dr. Sunanrto, SH MH saat bersama Ketua Forum Wartawan MA (FORWAMA), Emil F Simatupang

Di DPR selalu terjadi transaksi dibalik meja,  Mahfud mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Itu sebabnya, ia sering berbicara soal korupsi kepada para jurnalis, pewarta yang hingga kini masih terpanggil hati para wartawan untuk berani mengungkap dan memberitakan secara gamblang prilaku para koruptor melalui media elektronik dan online digital yang dapat diakses secara cepat dan gampang oleh publik.

“Kadang kala orang mengatakan, ‘Kenapa kok Pak Menko Polhukam selalu berbicara di Indonesia kok banyak korupsi?’. Berapa jumlah koruptor di Indonesia? 1.200 orang, ya. Jadi banyak kejahatan korupsi yang hingga kini belum dapat dibasmi sekalipun banyak yang sudah ditangkapi KPK dan Kejagung serta aparat hukum terkait lainnya,” tutur Mahfud. 

Sebelum ini, Mahfud juga berbicara soal korupsi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkap alasan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34. Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022.

Salah Satunya APBD Selain itu, rangking Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110. “Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34, itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di mana itu, dihampir semua sektor ” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun KPPU” di Sarinah, Thamrin, Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia, guna mendapatkan kepercayaan dunia dan khusunya para investor yang terkadang masih takut menanamkan uangnya kekita karena semakin menggilanya kejahatan korupsi disemua sektor usaha dan pemerintahan.

“Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interested di dalam jabatan-jabatan politik,” kata Mahfud dengan tegas seperti biasa ciri khasnya.

“Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya,” ujar Mahfud lagi blak blakan.

Ia juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki konsultan hukum, demi enutupi modus kejahatan korupsinya yang suka menjual atasnama rakyat miskin, padahal justru mereka oknum itulah yang doyan membuat nasib rakyat semakin terpuruk dijaman yang serba mahal sekarang ini.

“Nanti kalau ada masalah 'tolong dibantu itu'. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi, dari mulai oknum hakim ditingkat bawah diberbagai daerah sampai hakim agung di Mahkamah Agung pun tertangkap dan tidak punya rasa malu kepada publik, bahkan sering kali di TV kita melihat para koruptor yang sudah dipakaikan rompi tersangka dan akan masuk keruang tahanan, masih cengngesan dan mengumbar senyum bahkan ada juga yang melambaikan tangan ber dada dada, seakan urat malunya sudah putus, padahal anak isterinya, orangtuanya, mertuanya dan besannya menonton didepan layar pesawat televisi itu sedang nangis dan merasa terpukul karena aib malu yang diderita" kata putra terbaik dari Madura ini dengan ciri khasnya yang spontan meledak ledak.

"Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ya ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud dengan suara prihatin. Mau jadi apa negara kita ini. 

Dan mungkin itulah sebabnya Allah sendiri berfirman dan menyampaikan tegurannya kepada umat manusia " Nikmatku yang mana lagi yang mampu kau dustakan " *** Emil F Simatupang

Baca berita menarik lainnya, hanya tinggal klik Beranda dibawah ini