Jakarta, Info Breaking News - Selain kendaraan bermotor, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara masih terus menjadi momok penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan PLTU tidak hanya menghasilkan emisi gas rumah kaca CO2, tetapi juga polutan berupa gas sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), dan Particulate Matters 2.5 (PM2.5), yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia.
"Ini cukup berbahaya karena dapat masuk ke dalam aliran darah manusia," jelas Fabby, Selasa (14/11/2023).
Fabby menyebut emisi gas buang yang melebihi ambang batas dapat berdampak negatif pada kesehatan makhluk hidup di sekitar PLTU. Kajian IESR bersama Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahwa PLTU menghasilkan gas dan partikel udara kecil yang berbahaya.
Fabby menyoroti beberapa PLTU di wilayah Jabodetabek, seperti Cilegon, Sukabumi, dan Tangerang, yang dianggap sebagai penyumbang polusi di DKI Jakarta. Gas dan partikel udara dari gas buang PLTU terbawa angin ke wilayah Jabodetabek.
"Dari hasil kajian IESR dan CREA, indikasinya terdapat emisi gas rumah kaca, Particulate Matters, dan gas berbahaya lainnya yang keluar dari PLTU dan terbawa angin," ungkapnya.
Dengan polusi yang tak kunjung berkurang, efektivitas penggunaan scrubber atau alat sistem udara buang pun dipertanyakan. Meskipun PLN telah memasang scrubber, Fabby mempertanyakan apakah alat tersebut aktif selama 24 jam mengingat operasionalnya memerlukan unit daya tambahan atau Auxiliary Power Unit (APU).
"Apakah scrubber ini diaktifkan 24 jam, karena scrubber membutuhkan energi listrik. Jadi kita bisa bayangkan jika scrubber menyala, maka ada kebutuhan daya tambahan untuk filter ini," katanya.
Fabby mengaku prihatin atas kemungkinan penggunaan scrubber yang kurang optimal karena PLTU harus menghemat biaya produksi tenaga listrik.
"Ini bisa berdampak pada produksi energi listrik yang dihasilkan dari PLTU tersebut, karena ada dugaan bahwa scrubber tidak digunakan untuk menghemat biaya produksi tenaga listrik," lanjutnya.
Terakhir Fabby menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan Continuous Emission Monitoring System (CEMS), teknologi yang terpasang di setiap PLTU, untuk memantau emisi pembangkit secara terus-menerus.
"Dengan CEMS, KLHK dapat mengukur apakah emisi gas buang sesuai dengan standar baku yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 11 Tahun 2021 mengenai baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam," pungkasnya. ***Deviane
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !