Penghinaan Bagi Peradilan

Jakarta, infpbreakingnews - Sidang kasus perbuatan tidak menyenangkan menjadi penghinaan buat peradilan. Dimana saksi korban yang sangat berkepentingan dengan perkara sebagai pelapor  telah menggantung perkara ini karena tidak pernah hadir kemuka persidangan untuk diperiksa keterangannya sebagai saksi korban.

Maria Manorek sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan dianggap tidak serius menjalankan tugasnya untuk mengahadirkan saksi korban meskipun sudah 45 hari tenggak waktu  yang diberikan majelis hakim.

Empat kali jadwal persidangan yang sudah ditunda, JPU hanya mengahadirkan secari kertas kepersidangan yang menyatakan saksi Yohannes Budi Sitrisno Kotjo tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang menjalankan bisnisnya diluar negeri. Dan keabsahaan surat pernyataan tidak dapat hadir itu pun diperdebatkan para Penasehat Hukum (PH) terdakwa karena hanya ditandatangani sekretarisnya bukan tanda tangan saksi korban.

Elisa Manurung, SH Penasehat Hukum terdakwa Drs. Rudy Gunawan, SH sangat menyayangkan ketidak seriusan JPU melakukan pemanggilan. “Majelis yang  terhormat, kami memohon supaya memerintahkan JPU untuk serius memanggil saksi. Bila penting dipanggil paksa dengan bantuan polisi. Masak membuat orang jadi terdakwa bisa, kok, memanggil saksi tidak becus! Dan kami juga sangat mempertanyakan keabsahan surat yang dibacakan JPU, jangan jangan dibuat sendiri. Dan bukti tiketing yang ditunjukkan juga sangat mecurigakan. Bagaimana tiket ada yang corat coret?”, lontar Elisa dimuka persidangan.

Karena desakan dari para PH terdakwa , majelis pun mengeluarkan jurus pamungkas, yakni KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).   “Sesuai Pasal 159 ayat 2 KUHAP, Hakim dapat memerintahkan JPU supaya menghadirkan saksi atau terdakwa kepersidangan. Itulah kewenangan mejelis. Dan apa yang disuguhkan Jaksa itulah yang kita proses dipersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan menjawab desakan penasehat hukum.

Ombun Suryono Sidauruk, SH yang duduk di deretan Penasehat Hukum juga meminta ketegasan majelis agar menghentikan kasus ini atau paling tidak menghentikan sementara sampai JPU dapat menghadirkan saksi.

Ruang sidang yang dipenuhi pengunjung ini menambah suasana panas. Persidangan yang cukup mendapat perhatian ini mayoritas dihadiri para pengacara. Maklum, terdakwanya adalah seorang pengacara senior yang sudah punya nama yang dijadikan tersangka pada saat menjalankan profesinya membela kepentingan kliennya.

Informasi yang dihimpun , saksi korban merupakan seorang pengusaha ternama dinegeri ini. “Ah, kalau bukan seorang yang berpengaruh dan berkuasa kasus ini tidak bakalan lanjut. Sangat kecil sekali peluang kasus ini untuk di P21. Iya, kita tahulah, dinegeri kita semua bisa diatur,” ucap sumber yang tak mau disebut namanya.

Sidang kasus perbuatan tidak menyenangkan atas nama terdakwa Drs. Rudy Gunawan, SH untuk yang ke tiga kalinya persidangannya ditunda, karena saksi  korban Johannes Kotjo  yang merupakan salah satu pengusaha besar di Indonesia tidak pernah hadir dipersidangan.

Sidang hari ini, Kamis (19/09/2013)merukan sidang ke empat yang masih agenda pemeriksaan saksi korban. “Jika besok saksi korban tidak hadir maka kita akan minta ketegasan majelis agar sidang ini dianggap tidak layak dilanjutkan atau dihentikan sementara. Ini namanya pelecehan terhadap peradilan. Hukum dipermainkan. Tidak selamanya hukum itu dapat dipermainkan,” ucap Ketua Departemen Hukum Advokasi Masyarakat Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) A. Arivai Amin yang dubungi lewat Hpnya,  Rabu malam.

Ketua Majelis Hakim sudah berulangkali memperingatkan  JPU agar mengahadirkan saksi  “Saudara Jaksa, buat surat panggilan yang resmi. Bilang sama polisi, bila perlu dijemput paksa. Pengadilan ini bukan pengadilan main main,”  tegas Ketua Majelis  Hakim kepada JPU.

Sekedar mengingatkan!   Drs. Rudy Setia Gunawan, SH adalah Advokat & Pengcara yang berkantor  Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1, No.12 , Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat diberikan kuasa menagih piutang US$ 1000.000, oleh PT. China Harbour Indonesia terhadap PT. Pathaway Internasional milik Yohannes Budi Sutrisno Kotjo. Karena Yohannes Kotjo tidak membayar hutang tersebut sehingga anak buah Rudy Gunawan memberikan selebaran kertas yang berisi “Jika hutang tidak dibayar maka kami dengan ABG akan datang setiap hari kekantor dan kerumah bapak. Dan akan kami dibuat selebaran wantet dengan 3 bahasa yakni bahasa china, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Dalam laporan polisi dikatakan bahwa selebaran itu ditempelkan dilantai 8 Gedung Graha BIP Jl. Gatot Subroto yang merupakan kantornya PT. Pathaway  Internasional. Maka oleh karena ancaman itu Rudy  didakwa melanggar Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 KUHP.  (toms)