Bandara Halim Perdanakusuma Bakal Dikelola Lion Group

Jakarta, infobreakingnews  - Lion Group melalui anak usahanya, PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), berencana mengelola Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pengelolaan akan dimulai dengan renovasi dan perluasan Bandara. Upaya ini diklaim untuk mengurangi kepadatan pesawat di Bandara. ‎

Perusahaan penerbangan Lion Group menggandeng PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mengembangkan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Pengembangan tersebut antara lain berupa kegiatan renovasi bandara yang sudah ada dan menambah kapasitas bandara itu, serta membangun jalan akses khusus ke bandara melalui underpass serta monorail dari pusat kota Jakarta.

"Kapasitas Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng telah diprediksi oleh manajemen Lion Air tidak akan mampu menampung pertumbuhan jumlah penumpang yang terjadi sejak 2004. Untuk itu pada tahun tersebut kami memutuskan untuk melakukan penjajakan untuk memanfaatkan Bandara Halim Perdanakusuma untuk menambah kapasitas penerbangan dari dan ke Jakarta," kata Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait dalam konferensi pers di Jakarta (14/10/2014).

Direktur Umum Lion Group Edward Sirait mengatakan aksi korporasi ini adalah tindak lanjut kerja sama pemanfaatan lahan Bandara dengan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau)‎. PT Adhi Karya Tbk yang ditunjuk sebagai kontraktor. "A‎ngkasa Pura II masih sebagai pengelola. Namun, jika perluasan sudah selesai sembilan bulan ke depan, maka kami ambil alih, karena kami yang memiliki hak legalnya," kata Edward saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2014.

Menurut dia, undang-undang memperbolehkan hal tersebut, asalkan persyaratannya dipenuhi. ‎‎Dia mengklaim upaya pengelolaan ini ‎sudah melalui proses perizinan cukup lama. Lion Group sudah mendapatkan izin kelola sejak 2006 dan akan berakhir 25 tahun mendatang. Dalam perjanjian itu tertulis status tanah milik TNI AU dan dikerjasamakan dengan Lion Group. ‎

Mekanisme pengambilalihan pengelolaan seperti ini adalah hal yang wajar. Dia mencontohkan Bandara Timika yang saat ini diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Edward juga mengklaim sudah melakukan komunikasi intensif dengan Angkasa Pura II.‎ Pihak Angkasa Pura, tutur Edward, tak mempermasalahkan perizinan selama sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Edward memastikan nantinya Halim akan tetap menjadi bandara umum. Jika pesawat low cost carrier sanggup dengan biaya yang dibebankan, pengelola tak bisa melarang, termasuk adanya kenaikan airport tax. ‎

Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa nantinya Bandara Halim Perdanakusuma akan dibangun dengan tingkat kenyamanan yang melebihi Bandara Soekarno Hatta.

“Kami mendapat tantangan untuk design and build Bandara Halim. Bandara ini akan dijadikan bandara etalase Indonesia dan harus lebih nyaman dari Cengkareng. Nantinya tidak hanya soal kenyamanan yang diperhatikan tetapi juga akses ke bandara ini dengan membangun underpass menuju bandara serta jalur monorail sepanjang 13 km dari Dukuh Atas sampai Halim yang juga tersambung dengan jalur MRT,” tukas Kiswodarmawan.

Lebih lanjut Kiswodarmawan menjelaskan bahwa Bandara Halim akan dibangun terminal dengan 17 gerbang yang dilengkapi dengan fasilitas garbarata. Terminalnya sendiri akan mampu menampung penumpang sebanyak 12 juta orang per tahun, dan dilengkapi dengan fasilitas pusat bisnis serta hotel. pihaknya juga akan membangun fasilitas lainnya seperti taxiway dan apron.

“Terminal ini nantinya didedikasikan untuk maskapai full service seperti Batik Air, bukan maskapai low cost carrier (LCC),”ujar Kiswodarmawan.

Edward menjelaskan bahwa pembangunan akan memakan waktu sembilan bulan dan dimulai pada November 2014, sehingga akan dapat dioperasikan pada bulan Juli atau Agustus 2015.

“Pembangunannya kami targetkan selama sembilan bulan di mulai November nanti, jadi tahun depan bulan Juli atau Agustus sudah bisa dioperasionalkan. Untuk dananya sendiri memakan biaya Rp5 triliun yang berasal dari Lion Group,” ucap Edward.

Adapun, terkait pengelolaannya, rencananya akan dikelola oleh ATS dengan komposisi kepemilikan 80% Lion Group dan 20% Inkopau. Selanjutnya, terkait kontrak lahannya, berlaku selama 25 tahun dimulai sejak 2006, kontrak tersebut dapat diperpanjang dan kalau kontraknya habis maka aset tersebut akan dikembalikan ke pemerintah atau TNI AU.*** Steffy Prastuty