Kartu Sakti Jokowi Biayanya Bukan Dari APBN Namun CSR BUMN

3 kartu Sakti Jokowi

Jakarta, infobreakingnews -  Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan  pembiayaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan APBN, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR jadi sama sekali tidak memakan anggaran negara

"Satu itu kan sudah jalan, dan anggaran percetakan kartu juga kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dan lain-lain, iya CSR dari BUMN. Tidak masuk APBN. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu, kita fokus ini," katanya di Makassar, Rabu (12/11/2014) malam .

Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan terkait sejumlah pihak di DPR yang mempertanyakan pembiayaan tiga program kesejahteraan tersebut tidak melalui persetujuan DPR. Hal ini mengingat tidak ada penamaan anggaran KIS, KIP dan KKS dalam APBN 2014. Program kesejahteraan yang telah terdapat dalam APBN 2014 adalah BPJS.

Pratikno menyampaikan  saat ini pemerintah tengah melakukan konsolidasi berbagai dana yang ada. Namun, ke depan, program kesejahteraan tersebut akan dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015.

"Kuncinya kan banyak sekali. Intinya konsolidasi sumber daya. Banyak anggaran yang selama ini tidak fokus difokuskan. itu aja yang dibuat fokus. Tentu saja untuk ke depan yang terkait APBN," katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11).

"Program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya," lanjut dia.

Untuk mendapatkan informasi detail mengenai KIS, Komisi IX DPR merencanakan mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada Kamis (6/11).

Presiden Jokowi sebelumnya meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (3/11)*** Putri Emilia