Menuggu Putusan MK, Kewenangan Di Sekolah SMA/SMK Akan Dibawah Provinsi Banten

Kadisdik dan Camat Tiga Raksa Kab Tangerang, Teteng Jumara dan Yoyon Suryana

Tangerang, infobreakingnews - Terhitung mulai Oktober 2016 mendatang, kewenangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) di delapan Kota dan Kabupaten di Banten, akan berada dibawah Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan, bila saat ini pihaknya masih menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi).

"Saat ini kita masih menunggu keputusan dari MK. Namun, kita juga mendapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa penyerahan kewenangan SMA/K dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Provinsi tetap berjalan pada Oktober ini," ungkapnya, Selasa (20/9/2016).

Untuk itu, Rano menyebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 Triliun untuk setiap sekolah yang berada di Kota/Kabupaten di Banten.

"Anggaran untuk pendidikan di Banten nilainya cukup fantastis, dan itu sudah kami perhitungkan. Saya juga menjamin dunia pendidikan baik sarana dan prasarana akan ditingkatkan, bahkan menjadi lebih baik seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemda," terang Rano.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, Teteng Jumara mengatakan, pihaknya pun masih menunggu keputusan pihak Provinsi dan Pusat terkait pemindahan kewenangan SMA/SMK.

"Masih menunggu juga, namun kita sudah mengirimkan arsip-arsip ke pihak Pemerintah Provinsi Banten," ujarnya.

Terkait adanya kekhawatiran para tenaga pendidik yang menolak adanya pemindahan kewenangan tersebut, Teteng mengatakan pihaknya akan berupaya memfasilitasi hal itu kepada Pemprov Banten dan Pusat.

Sebelumnya, tak hanya tenaga pendidik namun, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar pun turut khawatir bila pemindahan kewenangan itu akan memicu penurunan kualitas pendidikan yang selama ini telah dibangun Pemda. *** Johanda Sianturi.