Plt Gubernur DKI : Mekanisme Pergantian Lahan Tanah Proyek MRT Harus Transparan

Plt. Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono

Jakarta, infobreakingnews - Merasa tidak pernah diajak apalagi diundang dalam rapat pertemuan dengan pihak panitia terkait pembahasan ganti rugi tanah yang dijadikan lahan Proyek MRT oleh Pemprov DKI Jakarta, Mahesh Lalmalani melalui kuasa hukumnya advokat Hartono Tanuwidjaja, melayangkan somasi kepada Mohammad Yusuf,l ketua tim Gubernur DKI Jakarta 

Apalagi diketahui belakangan akibat pencatutan nama Mahesh Lalmani, salah satu pemilik tanah yang akan dijadikan lahan proyek MRT pemprov DKI itu, membuat sebagian pemilik tanah hadir pada rapat pembahasan pergantian tanah yang sarat dengan spuklasi dan berindikasi penyimpangan.

Hartono secara tegas akan mengambil langkah hukum jika pihak Pemprov DKI tidak memberikan klarifikasi yang telah merugikan kliennya.

" Jika masih mengabaikan juga, saya gunakan media massa juga untuk persoalkan undangan yang sarat dengan manipulasi itu" ungkap Hartono kepada infobreakingnews.com, Kamis 10/11/2016) di Jakarta.

Sementara Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono saat dihubungi, secara tegas menyebutkan akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan MRT Jakarta, guna mempercepat mekanisme ganti rugi lahan yang akan dibebaskan secara transparan, dan tidak mau lagi seperti selama ini main petak umpet seakan membeli kucing dalam karung.

"Sudah saatnya semua makanisme pergantian tanah yang dipakai oleh mega proyek itu, harus jelas dan transparan, sehingga masyarakat yang sudah mau lahan tanahnya dipakai untuk mensukseskan proyek pemerintah itu, jangan sampai dirugikan apalagi dipermainkan. Semuanya saat ini harus jelas, karena sudah tidak zamannya lagi main petak umpet. " kata Soni Sumarsono kepada infobreakingnews.com, Jumat (11/11) di Balai Kota Jakarta.

Hail investigasi dilapangan diketahui kasus gugatan terkait proyek MRT ini diajukan secara perdata  di Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan dengan No.133/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal  7 Maret 2016, sementara di Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  gugatannya tersebut tercatat dalam perkara No. 493Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 September 2016.*** Emil Simatupang. .