Kesalahan Fatal MA Menyebutkan Pihak Pemohon Kasasi Yang Belum Juga Dirubah Walau Sudah Diberitahukan

Jakarta, Info Breaking News -- Banyaknya kasus kesalahan pencatatan administrasi di kepaniteraan muda bagian panitera muda Pidana khusus MA, membuat resah para pencari keadilan. Padahal Mahkamah Agung RI yang merupakan sebagai benteng terakhir badan peradilan, semustinya lebih profesional, lebih cermat dan akurat dalam hal pencatatan perkara yang disedang diperiksa ditingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

Contoh kesalahan yang dilakukan pihak MA adalah menyebutkan pihak yang mengajukan kasasi dalam perkara nomor :144 K/Pidsus/2018. Surat pemberitahuan dari MA ini ditujukan kepihak PN Bantul  dan ditembuskan kepada pihak Kejaksaan Bantul serta kepada terdakwa Ir. Soegiharto Santoso bin Poelong Santoso, dimana yang sangat fatal adalah ketika pihak MA dalam surat ini menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai pihak pemohon kasasi, padahal yang sesungguhnya mengajukan kasasi adalah pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori SH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Agung RI.

Surat dari MA yang salah menyebutkan pihak pemohon kasasi

Informasi kesalahan ini diperoleh setelah Humas PN Bantul, Zaenal Arifin SH., Msi.,menyatakan, “pihak pengadilan Bantul  telah mengecek berkas kasasi perkara hak cipta Apkomindo dilakukan jaksa penuntut umum. Sehingga bila terjadi kekeliruan dalam website maupun register MA bukan kesalahan PN Bantul.”

“Bahkan PN Bantul telah melakukan pengecekan terkait surat pemberitahuan MA pada 1 Maret 2018 atas kasasi perkara Apkomindo tersebut. Dalam register yang tertulis di kepaniteraan pidana PN Bantul pemohon kasasinya adalah pihak penuntut umum. Sehingga atas kekeliruan tersebut pihak PN Bantul tak mengetahuinya tetapi kemungkinan besar kesalahan berada di MA.” Ungkap Zaenal Arifin.

Sementara Hoky menyatakan "Mana mungkin saya yang mengajukan kasasi ke MA, karena saya adalah terdakwa yang dinyatakan bebas dari segala tuntutan jaksa, karena majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul, DIY Yogyakarta menyatakan dalam putusannya saya bebas murni karena seluruh dakwaan JPU sama sekali tidak dapat dibuktikan, bahkan saat ini mulai semakin terungkap upaya-upaya kriminalisasi hukum terhadap terhadap diri saya, apalagi dalam persidangan terungkap bahkan tertuliskan disalinan putusan PN Bantul tentang ada orang yang menyiapkan dana agar saya masuk penjara, tertuliskan nama Suharto Jowono dan satu lagi belum terungkap." kata Soegiharto Santoso yang akrab dipanggil Hoky kepada sejumlah media di Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018.

Sebelumnya banyak pihak telah memberitahukan kepada pihak panmud pidana khusus MA, bahwa ada kekeliruan administrasi karena menyebutkan Terdakwa sebagai pihak yang mengajukan permohonan kasasi, yang seharusnya adalah pihak JPU yang mengajukan permohonan kasasi tersebut, namun sampai permohonan melalui surat kepada pihak MA yang telah disurati oleh Hoky untuk dilakukan perbaikan, hingga berita ini diturunkan, masih saja belum dirubah oleh pihak MA, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya unsur kesengajaan.

Ketua MA Prof.DR.Hatta Ali SH MH bersama Ir.Soegiharto Santoso (Hoky) usai acara pelantikan Dua Hakim Agung pada 15 Agustus 2018.

Sesungguhnya berkas perkara telah diterima dari PN Bantul oleh pihak MA sejak 10 Januari 2018 sehingga sampai dengan hari ini telah mencapai 225 hari, namun masih belum ada putusan kasasi nya, padahal menurut Ketua MA Prof. DR. Hatta Ali SH MH, yang kebetulan sempat dijumpai Hoky usai Ketua MA melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dua Hakim Agung Baru (15/8), memperoleh informasi langsung bahwa benar Perkara Pidana itu harus selesai di PN selama 120 hari, di PT selama 60 hari dan di Kasasi 120 hari, Pokoknya paling lambat 3 bulan, ungkap Ketua MA, Namun pada kenyataanya perkara Pidana Hoky di PN Bantul berproses selama 256 hari  serta perkara kasasi ini telah berjalan 225 hari, namun belum ada kepastian tentang putusannya.

Majelis Hakim PN Bantul yang menangani persidangan Hoky, terdiri dari mulai sebelah kiri, Zainal Arifin SH MSi sebagai anggota, Subagyo SH, M Hum sebagi ketua, dan Cahya Imawati SH M Hum sebagai anggota.

Perihal keterangan dari pihak humas PN Bantul yang telah menyatakan bahwa kesalahan itu bukan terjadi dari pihaknya sebagaimana yang telah dimuat oleh sejumlah media lokal belum lama ini, maka Ka Biro Hukum dan Humas MA menyatakan;  "Kami akan segera menelitinya untuk perbaikan."kata  DR.Abdullah, SH MS kepada Info Breaking News.

Ada apa dibalik kesalahan penyebutkan pemohonan kasasi ini, hingga begitu lama tidak dirubah padahal resiko yang bisa timbul dikemudian hari bisa menjadi polemik karena  cacat hukum. Tentu saat ini masih terus dalam investigasi
*** Mil.