Kemnaker Rekrut Pejabat Berdasarkan Isi Medsos

Jakarta, Info Breaking News - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengaku pihaknya merekrut sejumlah pejabat untuk mengisi posisi eselon IV – I dengan mempertimbangkan isi dari media social (medsos) mereka.

Para kandidat yang diketahui banyak mengeluh, mengumpat orang lain di medsosnya, secara otomatis dinyatakan tidak lulus untuk menduduki jabatan tertentu.

Selain tes tertulis dan wawancara, panitia seleksi juga menilai akun media sosial calon pejabat.

"Jadi walaupun tes tertulis nilainya 100, wawancara nilainya 1.000, tetapi media sosialnya isinya negatif, ke laut aja," kata Hanif Dhakiri dalam siaran persnya, Minggu (31/3/2019).

Oleh karena itu, Hanif meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial (medsos). Pasalnya, saat ini banyak perusahaan yang menjadikan akun medsos sebagai salah satu aspek penilaian dalam rekrutmen tenaga kerja.

"Jadi para pelamar nantinya diwajibkan mencatumkan akun media sosial untuk diperiksa. Sehingga kalau medsosnya suka mengumpat orang, mengeluh, itu bisa mengganggu perjalanan kariernya," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Hanif Dhakiri juga mengajak seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk bersama-sama membangun dunia ketenagakerjaan.

Menurut Hanif, setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian seluruh pihak.

Hal pertama ialah perbaikan ekosistem ketenagakerjaan mengingat tiga dari 10 hambatan investasi ada di sektor ketenagakerjaan.

"Bagaimana membuat ekosistem ini tidak rigit, bisa fleksibel sesuai dengan perubahan dunia," katanya.

Kedua, penguatan akses peningkatan skill. Baik untuk skilling (pelatihan keterampilan),up-skilling (peningkatan keterampilan), maupun re-skilling (alih keterampilan).

"Itu kan providernya bisa tempat pelatihan pemerintah, bisa swasta seperti LPK, atau training centre industri," ujarnya.

Penguatan akses ini sangat diperlukan, mengingat keterampilan yang dibutuhkan di masa depan adalah keterampilan yang cepat beradaptasi dengan perubahan. "Jadi cara melindungi tenaga kerja kita adalah bagaimana mereka memiliki skill, skill-nya itu bisa meningkat dan berkembang," jelasnya.

Dan hal yang terakhir ialah cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.

 "Bagaimana universal coverage ini benar-benar bisa dijalankan untuk seluruh masyarakat, baik untuk yang sektor formal maupun non formal," paparnya. ***Raymond Sinaga