![]() |
Semarang, Info Breaking News – Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono meminta pemerintah
pusat agar merevisi kebijakan Program Kartu Prakerja.
Meski tujuannya bagus, Nanang menilai
pelaksanaan kebijakan tersebut sarat akan masalah lantaran peserta hanya dapat
sertifikat dan video pelatihan yang menurutnya kurang efektif.
Pelaksanaan kartu prakerja di masa pandemi
Covid-19 juga dianggap salah. “Di situasi seperti ini buruh yang kehilangan
pekerjaan lebih butuh pangan dan uang tunai, bukan pelatihan apalagi
sertifikat,” tegas dia.
Selain itu, dia juga mengritik kebijakan
Program Kartu Prakerja dimana 90 persen buruh yang daftar secara online gagal
terdaftar.
"Bahkan kabarnya, ada yang bukan korban PHK justru lolos jadi
peserta. Itu membuktikan sistem online kartu prakerja di samping sulit diakses,
juga tidak selektif dan akurat menguji para calon peserta," ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, Nanang meminta
agar kartu prakerja yang awalnya hanya untuk pelatihan dan sertifikasi, lantas
dapat dialihfungsikan menjadi program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan
sembako bagi buruh yang jadi korban PHK maupun yang dirumahkan.
"Bantuan tunai dan sembako saya kira
sangat tepat, karena buruh yang kena PHK dan dirumahkan tidak mendapat pesangon
atau upah sama sekali," pungkasnya. ***Yohanes Suroso
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !