Ketua DPD RI La Nyalla undang Mahfud MD bahas pengemplang BLBI

Menkopolhukam temui La Nyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamana(Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi kepedulian Ketua DPD RI (Dewan Pimpinan Daerah Repulik Indonesia) La Nyalla Mahmud Mattalitti terhadap langkah langkah Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam menyelamatkan uang negara, untuk menagih para obligor dan debitur yang puluhan tahun belum mengembalikan tanggungan utang mereka. Diduga berniat “mengemplang” uang rakyat.

"DPD RI sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih, memberantas KKN, menegakkan hukum, dan sebagainya. Tadi mengundang saya selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI, DPD RI juga mengundang narasumber namanya Pak Sasmito,"  kata Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kamis (2/12/2021)

Dia menjelaskan DPD RI memiliki catatan bahwa dana BLBI bukan hanya Rp110 triliun yang harus ditagih namun mencapai Rp400-Rp1.000 triliun.

Menurut dia, pendapat DPD RI tersebut sangat baik namun Satgas BLBI hanya menagih yang ada dalam perjanjian keperdataan yang sudah disahkan DPR RI dan Mahkamah Agung (MA).

"Inpres Nomor 8 Tahun 2002 itu adalah akta MA, itu sah dan berarti itu yang ditagih," ujarnya.

Menurut dia, apabila ada temuan-temuan lain berarti itu urusan pidana sehingga Satgas BLBI menagih terkait perdata. Dia menegaskan para debitur dan obligor BLBI harus ingat bahwa apayang ditagih adalah jauh lebih sedikit dari yang seharusnya ditagih dan itu rakyat tahu.

Karena itu, menurut dia, patut dipertanyakan mengapa para debitur dan obligor enggan membayar dari tagihan yang ada dalam catatan.Terkait semua itu, Mahfud mempertegas tidak ada obligor dan debitur yang diistimewakan terkait penagihan yang digencarkan Satgas BLBI. *** Jeremy Foster S