Jakarta, Info Breaking News - Tak tanggung tanggung Pemprov DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sebesar Rp 85,57 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali mengatakan penyusunan rancangan anggaran mengacu pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) DKI 2023."Total APBD adalah Rp 85,57 triliun," kata Marullah Matali di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Marullah memerinci pihaknya memproyeksikan pendapatan di sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 77,44 triliun yang terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 57,23 triliun, pendapatan transfer Rp 16,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,27 triliun.
Kemudian dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,12 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja daerah dengan nilai Rp 77,37 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 63,17 triliun, Belanja Modal Rp 10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp 356,44 miliar.
Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 1,78 triliun serta pemberian pinjaman daerah Rp 176 miliar.
Adapun, tema RKPD Tahun 2023 adalah pemulihan dan transformasi menuju ekonomi digital dalam rangka pemantapan kota global yang berdaya saing. Setidaknya dokumen ini memuat 8 prioritas beserta 12 target pembangunan tahun 2023 mendatang.
"Terdapat 8 prioritas dan 12 target pembangunan 2023 yang nanti akan dipaparkan," jelasnya.
Salah satunya ialah kegiatan strategis penanggulangan banjir yang masuk ke dalam prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas. Khusus penanggulangan banjir, pagu indikatif yang diajukan sebesar Rp 3,63 T.
Anggaran itu akan diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.
Selain itu, Marullah juga menuturkan pihaknya telah menginventarisir sejumlah kegiatan yang dirasa perlu adanya penambahan anggaran. Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Dalam rangka menindaklanjuti arahan pak Pj Gubernur pada 18 Oktober dan juga pertemuan dengan beberapa kementerian serta kunjungan-kunjungan lapangan kami telah melakukan inventarisir kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan juga ditambahkan yang nantinya menjadi bahan saat melakukan pembahasan dengan DPRD," terangnya.
"Kegiatan tersebut antara lain dalam penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung," katanya.*** Fikri Maulana
Sedangkan postur belanja daerah dengan nilai Rp 77,37 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 63,17 triliun, Belanja Modal Rp 10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp 356,44 miliar.
Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 1,78 triliun serta pemberian pinjaman daerah Rp 176 miliar.
Adapun, tema RKPD Tahun 2023 adalah pemulihan dan transformasi menuju ekonomi digital dalam rangka pemantapan kota global yang berdaya saing. Setidaknya dokumen ini memuat 8 prioritas beserta 12 target pembangunan tahun 2023 mendatang.
"Terdapat 8 prioritas dan 12 target pembangunan 2023 yang nanti akan dipaparkan," jelasnya.
Salah satunya ialah kegiatan strategis penanggulangan banjir yang masuk ke dalam prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas. Khusus penanggulangan banjir, pagu indikatif yang diajukan sebesar Rp 3,63 T.
Anggaran itu akan diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.
Selain itu, Marullah juga menuturkan pihaknya telah menginventarisir sejumlah kegiatan yang dirasa perlu adanya penambahan anggaran. Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Dalam rangka menindaklanjuti arahan pak Pj Gubernur pada 18 Oktober dan juga pertemuan dengan beberapa kementerian serta kunjungan-kunjungan lapangan kami telah melakukan inventarisir kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan juga ditambahkan yang nantinya menjadi bahan saat melakukan pembahasan dengan DPRD," terangnya.
"Kegiatan tersebut antara lain dalam penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung," katanya.*** Fikri Maulana
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !