Pahala Nainggolan
Jakarta, Info Breaking News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau bisnis pejabat di kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kementerian Perhubungan kita mau lihat karena ada perhubungan laut, perhubungan darat. ESDM juga karena dia ada urusan dengan perizinan perusahaan-perusahaan tambang," kata Pahala, Selasa (13/6/2023).
Salah satu bisnis yang akan dipantau adalah jasa konsultan yang dikhawatirkan akan bersinggungan dengan tanggung jawab di kementerian tersebut.
"Mungkin dia tidak memiliki saham disitu, tapi dia tidak boleh memberi konsultasi berbayar gitu. Dia enggak punya tambang tapi punya jasa konsultan, ya enggak boleh," ungkapnya.
Pahala menambahkan, KPK juga sudah meminta keterangan terkait LHKPN pejabat di kedua kementerian tersebut. Ia memastikan pihaknya akan memaksimalkan kinerja untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di kedua kementerian tersebut.
"Makanya, belajar dari itu ya sudah kita lebarkan nih pola-pola ini mesti dicegah," ucap Pahala.
Sebelumnya, KPK mengungkap soal adanya 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Atas temuan itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan pendalaman.
"Tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," kata Pahala Nainggolan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Pahala mengingatkan soal risiko yang berpotensi muncul apabila 280 perusahaan tersebut adalah konsultan pajak. Dia menilai hal itu rawan konflik kepentingan jika memang terjadi.
"Pekerjaan saya pegawai pajak tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami," pungkasnya. ***Rina Trian
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !