Agar MA Cepat Menindak Oknum Hakim Nakal, KY Minta Wartawan Bergerak Cepat

Hakim Agung yang juga Ketua Kamar Pidana MA bersama Ketua Forum Wartawan Mahkamah Agung, Mr. Emil F Simatupang

Yogyakarta, Info Breaking News - Sejatinya kedudukan lembaga Pers di Indonesia merupakan Pilar ke 4 Penyangga Tonggak Demokrasi, sehingga tidak terbantahkan insan Pers atau yang dikenal dengan sebutan kalangan profesional jurnalis, atau dalam sebutan lebih populernya ditengah masyarakat sebagai wartawan. 

Uniknya profil wartawan itu sendiri merupakan sosok independen yang memiliki power sklil yang mungkin baru saja beberapa jam yang lalu bertemu dengan seorang Presiden, melalukan wawancara eksklusif atau meminta klarifikasi terkait adanya penyimpangan dikalangan Istana atau di Kabinet pemerintahannya, lalu karena sebagai manusia normal merasa perutnya lapar dan tersadar isi uang didompetnya pas lagi minus, maka sang wartawan yang baru saja mendapat pujian dari sang Presiden, telah berbaur diantara supir Ojek dan rakyat jelata, menikmati makan diwarung tegal (warteg) yang tidak jauh dari seberang Istana megah, dan tidak seorangpun diwarung kecil yang murahan itu mengerti jika sedang duduk makan adalah seseorang yang baru saja dipuji dan bertemu Presiden. 

Uniknya lagi, sang wartawan tetap enerjik cerdas menyajikan berita dahsyat terkait pernyataan Presiden yang sedang dinantikan masyarakat luas, contohnya Presiden memberikan ketegasan soal akan dinaikannya Upah Minimun Regional (UMR) yang merupakan gaji penghasilan yang selalu ditungggu oleh rakyat, bahkan kenaikan gaji para pensiun dan berbagai bantuan pemerintah lainnya kepada rakyat.

Walau tidak dipungkuri masih ada oknum wartawan yang hobby mengintip oknum Polantas yang suka melakukan pemerasan melalui modus Tilang ditempat dan mungkin banyak hal lain dimana sebagian kecil wartawan hanya suka berputar disekitar Terminal dan kantor pemerintahan yang melayani publik tapi sarat dengan kabar pungli.

"Tapi masyarakat juga semakin mengerti jika banyak dari kalangan jurnalis yang menjadi Kepala Pemerintahan, bahkan di dalam negeri ada Wapres Adam Malik dan bambang Soesatyo Ketua MPR RI bahkan pejabat teras lainnya yang berasal dari kalangan wartawan." ungkap Mr. Emil F Simatupang, ketua Forum Wartawan Mahkamah Agung RI (Forwama), pada Diskusi Nasional, Senin (7/8/2023) dihadapan awak media di Yogyakarta.

Bahwa tidak terbantahkan disemua profesi yang memiliki power kekuatan pengaruh, selalu ada saja oknum yang menyimpang, sehingga itulah yang membuat pihak Komisi Yudisial (KY) meminta media massa turut membantu mengawasi perilaku hakim. Pengawasan yang dimaksud yakni dengan memberitakan kinerja hakim di peradilan secara objektif.

"Bangsa kita merasakan betul kekuatan media, sebagai itu pilar keempat demokrasi," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada wartawan di Yogyakarta, Selasa, (8/8/2023).

KY cuma punya 300 SDM, harus mengawasi 8.000 Hakim, sedangkan jumlah insan wartawan diseluruh pelosok ada sekitar 70.000 an lebih personil bahkan mungkin lebih karena terus media berkembang dengan pesatnya.

Dia mengatakan media memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku pejabat hingga menggiring opini publik.

"Saat ini media kita sudah sangat kuat, pada intinya bagaimana kami sangat berharap teman-teman media membantu KY, yang sama-sama memperkuat media kita," ucapnya.

Ia pun menceritakan kesulitan KY yang hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 300 anggota, sedangkan mereka harus mengawasi sekitar 8.000 hakim di seluruh Indoensia. Dengan dibantu pengawasan oleh media, maka independensi hakim-hakim di daerah juga bisa dijaga.

"Bayangkan kita hanya punya anggota SDM sekitar 300-an orang, harus menjalankan tugas dengan hakim yang mendekati angka 8 ribu, kalau saya tidak salah, seluruh Indonesia," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya saat ini terus berupaya untuk menguatkan advokasi. Sebab banyak laporan soal hakim yang mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum.

"Sudah terbatas secara SDM, terbatas juga secara kewenangan. Mulai dari kami advokasi kami juga memperkuat tindakan advokasi sekarang, beberapa hakim itu diintimidasi, terakhir ada laporan misalnya hakim mendapat intimidasi dari aparat hukum lainnya," ujarnya.

Amzulian pun menegaskan, advokasi merupakan wewenang dan tugas KY selain pengawasan perilaku Hakim dan melakukan pemantauan terhadap persidangan. Ia mengatakan, KY juga menjadi garda terdepan pembela jika Hakim berpotensi mendapatkan gangguan ketika tengah mengadili sebuah perkara.

"Bahwa dalam menjalankan tugas KY tidak hanya bicara soal punishment, KY tidak boleh dianggap sebagai lawan yang mencari kesalahan tapi kita juga beri advokasi ke hakim yang patut menerimanya," imbuhnya.

Baik Emil maupun Amzulian sepakat untuk lebih meningkatkan sinerginitas mitra kerja,guna memberikan masukan berharga, disamping perlunya memberikan arahan secara cerdas kepada kalangan wartawan dilapangan untuk mengungkap secara elegan segala bentuk penyimpangan dilembaga peradilan, agar masyarakat mendapatkan keadilan dan pihak Mahkamah Agung sekaligus mendapatkan informasi terkait bawahannya secara tepat dan cepat, karena terkadang banyak juga wartawan yang menulis berita bombastis tapi tidak didukung oleh sejumlah bukti, atau sebaliknya mungkin tidak perlu harus di mediakan, tapi info nya langsung ditindak lanjuti secara tegas oleh para elit di Benteng Terakhir Keadilan Mahkamah Agung yang mutlak harus dijaga marwahnya. *** Lisa AF.

Dapatkan dan baca berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda dibawah ini