Jakarta, Info Breaking News - Indonesia diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp 75 triliun untuk “tabungan” energi yang dapat digunakan jika Indonesia mengalami krisis atau darurat energi.
Dana tersebut rencananya akan dipenuhi secara bertahap.
Pemerintah sendiri tengah memproses Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang mengatur soal CPE, yakni ketersedian sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
CPE yang berupa minyak bumi, BBM (bensin) dan LPG tersebut akan dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan anggaran untuk CPE utamanya diambil dari APBN. Adapun estimasi kebutuhan anggaran untuk CPE yakni antara Rp 69 hingga Rp 75 triliun hingga 2035.
"Begitu Perpresnya jadi secara hukum pembiayaannya ada. Karena ini biaya utamanya biaya APBN secara bertahap sampai 2035. Nanti kita punya cadangan mentah, LPG, dan bensin selama 30 hari impor. Anggarannya kira-kira Rp 69-75 triliun," ungkap Djoko, Rabu (17/1/2024).
Pemanfaatan dana tersebut akan digunakan untuk pembelian komoditas, pembangunan infrastruktur, hingga sewa infrastruktur.
Djoko menyampaikan, pihaknya akan memanfaatkan infrastruktur yang menganggur (idle) untuk menyimpan CPE. Dia mengatakan, produksi minyak Indonesia pernah mencapai 1,6 juta barel per hari. Namun, produksi minyak itu telah turun.
"Artinya apa, ada tangki-tangki di hulu yang untuk crude nih, itu bisa kita manfaatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya bisa menyewa tempat penyimpanan pada badan usaha untuk menyimpan gas dan bensin.
"Kalau tangkinya sudah dimanfaatkan baik tangki hulu hilir masih nggak cukup, maka kita bangun tangki baru. Ini secara bertahap, jadi Rp 60 sekian triliun bukan langsung, sampai 2035," katanya. ***Radinal
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !