Dahlah Iskan kembali Mangkir, Akankah DPR Panggil Paksa?

Jakarta, Infobreakingnews - Menteri BUMN, Dahlan Iskan tercatat, 3  kali absen berturut-turut, mangkir dari panggilan DPR. Dahlan Iskan telah dipanggil DPR untuk membahas PT Telkom yang pailit, membahas mengenai temuan BPK terhadap PT PLN, dan RUU Usaha Perasuransian.

Panggilan Dahlan Iskan yang pertama tercatat pada Kamis 18 Oktober 2012 di komisi VI DPR. Selanjutnya Dahlan Iskan kembali mangkir saat dipanggil untuk membahas penjelasan pemerintah tentang RUU Usaha Perasuransian.

Kemudian pada hari Senin 22 Oktober 2012, Dahlan Iskan kembali absen untuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII. Dalam rapat tersebut, dijadwalkan akan hadir Menteri ESDM Jero Wacik, PT PGN, dan PT PLN terkait temuan BPK.

Pada hari ini, Rabu (24/10/2012), Dahlan Iskan kembali absen dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII. Pada akhirnya Rapat Dengar Pendapat mengenai temuan BPK terhadap anggaran PLN sebesar Rp 37 Triliun kembali ditunda.

Hubungan DPR dengan Dahlan sedikit memanas lantaran Dahlan mengirimkan pesan singkat kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Dalam SMS tersebut, Dahlan mengatakan banyak BUMN yang sering diperas oleh DPR jika ingin proyek yang diajukan cepat disetujui.

DPR pun meradang, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Benny Kabur Harman, menegaskan agar Dahlan transparan atas pernyataannya tersebut. Menurutnya, dengan berterus terang menyebutkan anggota DPR yang memeras BUMN, agar tidak terjadi fitnah. "Anggota DPR mana yang minta? Kalau gitu kan jatuhnya clear," katanya.

Benny menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, komisi VI DPR pun akan memanggil mantan Direktur Utama PLN tersebut. "Komisi VI akan memanggil Dahlan Iskan untuk mempertanggungjawabkan omongannya, kau tulis itu," tutup Benny.

Bahkan, Ketua Rapat Kerja Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menuding Dahlan bersembunyi di balik agenda Presiden untuk tidak menghadiri rapat dengan DPR seperti saat ini. "Jadi kalau ada acara presiden dia enggak boleh ikut, ini jadi berandai-andai, ini jadi masuk angin," kata Effendi, saat menutup Rapat Kerja.

Ini bukan kali pertama Dahlan berbeda pandang dengan DPR, Dahlan juga pernah bermasalah dengan DPR kala memilih dan melantik sejumlah direksi BUMN tanpa melalui prosedur yang benar. Dahlan melakukan penggantian sejumlah direksi BUMN khususnya BUMN strategis seperti PT Pertamina (Persero). Beberapa waktu menjabat, Dahlan memang mengganti lima direksi Pertamina begitu saja.

Pengangkatan direksi ini menuai banyak reaksi, salah satunya Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dipo, adalah salah satu anggota Tim Penilai AKhir (TPA) yang diketuai Wapres. Tim ini, memberikan penilaian jika menteri BUMN, akan mengganti direksi BUMN strategis. Kesal, Dipo dikabarkan 'mengadu' langsung ke Presiden SBY. SBY pun tak tinggal diam, Dahlan kabarnya kena semprot SBY.

Selain itu, keputusan Dahlan mengobrak-abrik BUMN juga terjadi di beberapa direksi. Ada dirut yang usianya sudah melewati batas maksimal untuk menjadi dirut (58 tahun). Terkait hal tersebut, Komisi VI DPR sudah mengagendakan hendak memanggil Menteri BUMN untuk dimintai klarifikasinya pada Rabu 4 April mendatang.

Dahlan juga pernah bermasalah saat baru menjabat menjadi Direktur Utama PLN, Dahlan juga pernah menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) tanpa konfirmasi dari pihak DPR. "Saya pernah usir dia dari sini (DPR), karena bikin laporan enggak benar, tulisannya kecil-kecil," kata Anggota Komisi VII DPR-RI Alimin Abdullah.

"Dia pernah menaikkan harga seenaknya, emang punya nenek moyangnya. Itu sama saja "pinem" dari rakyat. Jadi jangan main-main, kita mau klarifikasi," tambah dia.

Alimin mengungkapkan, saat Dahlan menjabat Direktur Utama PLN, dia dinilai gegabah dalam mengambil keputusan. Salah satunya pengadaan genset yang berasal dari China. "Berapa sewa genset tambahan dari China yang sekarang mangkrak, dia mengumumkan kalau enggak ada biarpet (mati lampu)," tutup Alimin.

Seperti diketahui, pada Senin lalu Dahlan tidak dapat hadir dalam rapat kerja Komisi VII dan hanya diwakili oleh Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Harry Susetyo Nugroho.

Harry mengatakan Dahlan berhalangan hadir karena harus mendampingi Presiden SBY ke Jogja menghadiri acara International Micro Finance. Setelah itu, Dahlan juga lanjut mendampingi SBY meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dalam MP3EI di Kalimantan Timur pada 23-24 Oktober 2012.

Sementara itu, Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Hilmi menjelaskan Dahlan tak dapat hadir dalam rapat kerja Komisi VII, karena berangkat ke Jambi untuk membahas program peternakan sapi serta bertemu dengan Gubernur dan mengunjungi universitas-universitas di Jambi.

"Sebenarnya acara ke Jambi ini dijadwalkan Selasa, namun karena Senin mendampingi Presiden sehingga diundur Rabu, tak enak membatalkannya karena sudah janji sama orang," katanya.

Ia menjelaskan begitu mendarat pukul 15.00 WIB dari Balikpapan bersama rombongan Presiden, Dahlan langsung berangkat lagi jam 16.00 ke Jambi.

Rencananya Dahlan akan balik dari Jambi pada Kamis pagi dan akan mengikuti sidang kabinet paripurna pada Kamis siang ini.*** P.E