Menteri Pendidkan Yang Sudah Hilangkan Budaya Malu

Jakarta, infobreakingnews - Carut marut penyelenggaraaan UN, merupakan suatu bukti sistem pendidikan di Indonesia dinilai gagal memberikan keteladanan. Kegagalan ini terasa semakin menguat dalam kisruh penyelenggaraan Ujian Nasional 2013. Ketiadaan sikap rendah hati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh ,menguatkan fakta kepada publik,hilangnya budaya rasa  malu dan rendah hati seorang pemimpin, seperti yang ditonjolkan M.Nuh.

"Pemimpin mestinya menjadi teladan nilai-nilai asketik dan altrustik," kata J Sumardianta, pengajar SMA Kolese De Britto, Yogyakarta dalam diskusi bertema Pendidikan Kebudayaan dari Zaman Pergerakan Hingga Kini di Serambi Salihara, Selasa, 7 Mei 2013. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan pemimpin justru cenderung serakah, egois, dan oportunis.

Sumardianta mengkritik penyelenggaraan ujian nasional yang disebutnya salah kaprah. Menurut dia, semangat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan evaluasi dilakukan pada tingkat masing- masing satuan pendidikan. Tetapi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Badan Standar Nasional Pendidikan justru menyelenggarakan evaluasi untuk menentukan kelulusan. "Peraturan ini harus batal demi hukum," kata dia.

Menurut dia, sistem pendidikan seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak didik untuk mengembangkan gagasannya. Pendidik, seharusnya menjadi pendengar yang baik dan menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan mengajar dan belajar.

Sehingga, kata dia, pendidik yang baik akan mengantarkan siswa menjadi manusia bermental driver atau pengemudi dan winner alias mental juara. "Kurikulum diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan murid," ujarnya.

Abdullah Kallaf, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen menyatakan, pembaharuan kurikulum merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab perubahan. Menurut Abdullah, perkembangan teknologi dan informsi membutuhkan kurikulum yang dinamis. Output kurikulum yang sedang disusun, kata dia, baru bisa dirasakan pada tiga tahun mendatang. "Kurikulum yang baru harus bisa menjawab tantangan enam tahun yang akan datang,apakah sesuai atay harus ada lagi yang musti direvisi. Jadi tidak mungkin bisa secara instant." paparnya berdalih secara diplomatik.***Andi Adrianto