Terobosan Gubernur Papua Membuang Bangsa Amerika Dari Emas Freeport

Lukas Enembe & Keluarga

Papua, infobreakingnews  - Belum sebulan Lukas terpilih di bulan April , langsung mengadakan rapat koordinasi dengan  pimpinan DPR di Jakarta, Senin (6/5).Dimana banyak anggiota senior parlemen memberi sambutan baik atas prakasrsa dan keberanian Lukas untuk mengubah penangan proyek yang selama ini banyak menyimpang .

Pada kesempatan tersebut, Lukas Enembe didampingi antara lain oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib dan Staf Khusus Presiden untuk masalah Papua Felix Wanggai.

Menurut Lukas, Pemerintrah dan DPR perlu mengevaluasi alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua sebesar Rp33 triliun yang telah diberikan sejak 2001 hingga 2012. Dia mengatakan dana otsus Papua, alokasinya tidak memiliki skema yang jelas sehingga belum memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

Karena itu, Lukas secara berani menyampaikan usulan terkait alokasi dana otsus Papua. Kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar 80 persen serta berada di pemerintah provinsi sebesar 20 persen.Porsi itu akan menciptakan kinirja dan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas Papua, "paparnya dengan gaya khas Lucas meledak.

"Pertimbangannya, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu mengerjakan proyek," katanya.

Ia menambahkan, proyek pembangunan sebaiknya diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang memang sebagai daerah otonom, apalagi selama ini pihak audit BPK telah berulangkali menemukan banyaknya penyimpangan yang terjadi selama ini.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, dari Fraksi Partai Golkar, yang namanya belakangan banyak disebut terlibat dalam kasus korupsi Al Qurran itu, memberikan mengapresiasi atas kebijakan Gubernur Papua baru yang akan meningkatkan porsi alokasi dana otsus lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota. "Kebijakan Gubernur Papua ini menjadi kabar baik," katanya saat ditemui infobreakingnews.com, di Jakarta, Senin (6/5).

Sebelumnya, BPK melakukan audit investigasi terkait alokasi dana otsus periode 2002-2010. Hasilnya, BPK menemukan sejumlah penyimpangan. Nilainya mencapai Rp4,28 triliun yang terindikasi korupsi.,dan kasus ini terus berkembang biak.

Kemudian BPK juga akan melakukan audit dana otsus Papua pada periode 2011-2012, atas permintaan DPD RI. Menurut Ketua BPK, Hadi Purnomo, BPK baru melakukan tahapan pengumpulan data dan dokumen terkait penyaluran dan distribusi dana otsus Papua, guna mengungkap persoalan keuangan negara yang cukup besar.

Selain itu, Lukas menyampaikan sejumlah pemikiran terkait revisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Pemikiran itu sudah disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir April lalu, guna merubah pola yang ada selama ini.

Substansi revisi UU Otsus Papua menurut Lukas sudah selesai dikerjakan pada Agustus 2012. Kemudian akan diserahkan pada pemerintah sebagai bahan pertimbangan revisi UU 21 Tahun 2001.Karena hal ini sangat penting sebagai acuan dasar merubah kebiasaaan yang salah yang tidak dinikmati masyarakat.

Menurut Lukas, persoalan yang ada di tanah Papua bukan hanya dana Otsus. Tetapi, perlunya kewenangan Pemda agar diperluas dalam menangani persoalan secara mandiri. Termasuk pengelolaan kekayaan alam.Sehingga dalam waktu singkat, Pemerintah Pusat tidak perlu lagi mendanai pembangunan di Papua.

Lukas juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia melakukan renegoisasi kontrak dengan PT Freeport. Hasil dari renegoisasi itu, menurut Lukas harus diserahkan ke masyarakat Papua. Dengan kata lain, pemerintah tak memiliki kewenangan untuk mengambil hasil dari kontrak kerja dengan PT Freport.Apalagi tujuan ini akan sangat membuat kedamaian di tanah Papua, dan penembakan yang berdarah - darah itu harus terhenti."tegasnya karena sudah saatnya rakyat Papua harus menikmati hasil Emas yang ada ditanah nenek moyang orang Papua, bukan bangsa lain orang Amerika. Semua itu akan gtercipta jika pemerintah Pusat tau diri, tidak lagi mencampuri otonomi Kekayaan Emas Papua yang diberikan kepad bangsa asing, sementara rakyat Papua semakin sengsara..***Emil Simatupang