Pilkada Punya Andil Besar Menyuburkan Praktik Korupsi

Kupang, infobreakingnews -  Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah (Pilkada) baik provinsi maupun kabupaten kota ternyata ikut menyuburkan praktik korupsi. Karena itu perlu dipertimbangkan cara terbaik untuk meminimalisir praktik korupsi saat Pilkada berlangsung diselenggarakan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Yayasan Bhakti Flobamora, Frans Skera dalam diskusi panel dengan tema, "Membedah Korupsi di NTT, sebagai Catatan Kritis Awal Tahun" yang diselenggarakan Lembaga Bhakti Flobamora di Kupang, Jumat (6/1). Frans Skera yang mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar (1992-1999) mengatakan, pengalaman selama beberapa kali pilkada di NTT baik pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota terlihat sangat jelas adanya praktik-praktik yang mengarah kepada korupsi. "Ketika menjelang pilkada, aka nada arisan para pengusaha yang datang mengumpulkan uang untuk kemenangan paket andalan mereka. Setelah pilkada dan paket itu menang, mereka kembali berkumpul untuk membagi-bagi proyek. Bagaimana kualitas proyek itu, bukan menjadi urusan mereka. Inilah praktik-praktik yang mengarah ke korupsi," katanya. Frans menandaskan, untuk NTT hampir semua kandidat memimiki kemampuan keuangan yang sangat terbatas. Karena itu, setelah terpilih mereka juga akan melakukan berbagai cara untuk mentupi pengeluaran selama pilkada. Mencermati hal ini, kata Frans, sangat diharapkan pemerintah pusat mengambil cara yang paling bijaksana agar korupsi yang terjadi berkaitan pilkada itu bisa diminimalisir. "Kalau pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, tentu akan sangat menghemat biaya juga menekan bahkan menghilangkan praktik korupsi itu. Jika pemilihan oleh DPRD juga merupakan sebuah proses politik mengapa tidak dilakukan," katanya. Sementara, praktisi hukum, Frans Tulung pada kesempatan yang sama menegaskan, korupsi merupakan penyakit permanen yang sulit diberantas. Selama ini aparat penegak hukum hanya sebagai pemadam kebakaran. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana agar orang tidak melakukan korupsi Menurut Tulung, korupsi terjadi karena ada ruang. Ada ruang hukum yang lemah sehingga menjadi pintu masuk bagi orang yang coba-coba menjadi koruptor. Ruang administrasi negara juga menjadi celah yang sangat baik untuk dimanfaatkan para koruptor. Dan ini terjadi pada level perencanaan.***SK/Dio