Sekjen Pernah Peringatkan Menkes, Bambang Tanoe Orang Berbahaya

Jakarta, infobreakingnews - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengaku pernah diperingatkan soal pemilik PT Prasasti Utama, Bambang Rudi Tanoesudibjo. Siti diminta Sekjen Kemenkes agar tidak terlalu dekat dengan Rudi.

"Sekjen meminta saya hati-hati. Karena Pak Sekjen bilang pernah tidak baik dengan Pak Rudi Tanoe," kata Siti.

Hal ini dikatakan Siti saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Ratna Dewi Umar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes flu burung di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (8/7/2013).

Namun Siti tidak menjelaskan detil apa alasan Sekjen Kemenkes, Syafii Ahmad mengatakan hal itu. Dia juga tidak mengungkap permasalahan yang membuat Rudi Tanoe mendapat penilaian seperti itu.

"Hati-hatilah Bu, Rudi Tanoe berbahaya," kata Siti menirukan ucapan Sekjen saat itu.

Siti mengakui usaha Rudi Tanoe bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Dia pun mengatakan sudah mendengar sepak terjang Rudi Tanoe sejak era kepemimpinan (Alm.) dr. Sujudi.

Dalam surat dakwaan Ratna Dewi Umar, Siti Fadillah disebut bersama-sama dengan Direktur Utama PT Prasasti Mitra, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, dan Direktur PT Prasasti Mitra, Sutikno, diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, penggunaan sisa dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006.

Kemudian, dalam berkas dakwaan sama, Siti bersama-sama dengan terdakwa Ratna Dewi Umar, Direktur Utama PT Kimia Farma Trading Distribution, Tatat Rahmita Utami, Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang, Freddy Lumban Tobing, dan Direktur Utama PT Bhinneka Usada Raya, Singgih Wibisono terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung, dan pengadaan Reagen dan Consumable penanganan virus flu burung tahun anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.***Candra Wibawanti.