Kemenangan Jokowi-JK : Kemenangan Rakyat Papua Dan Rakyat Indonesia

Jayapura, Infobreakingnews. MELALUI proses rekapitulasi yang pajang dan melelahkan akhirnya KPU berhasil mengumumkan dan menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Ini menandakan bahwa perhelatan pesta demokrasi Indonesia telah usai. Bersamaan dengan itu semua pihak baik tim sukses Jokowi-JK maupun tim sukses (Timses) Prabowo-Hatta harus menerima apapun hasil akhir dari proses demokrasi yang terjadi saaini termasuk mengakhiri semua perdebatan dan perbedaan yang terjadi pasca Pilpres lalu secara fairness. Sebab kemenangan Jokowi-JK adalah ditentukan oleh Rakyat Indoensia, bukan oleh ditentukan oleh Timses Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta.

Demikian, Anthon Raharusun kepada Infobreakingnews di Jayapura. Lanjut Anthon, kemenangan Jokowi-JK adalah juga kemenangan Rakyat Papua dan kemenangan seluruh Rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, ini adalah kemenangan mayoritas Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia dan bukan kemenangan yang diraih atas jerih payah Kedua Timses semata. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia telah cukup dewasa dalam berdemokrasi untuk memilih dan memilah siapa yang layak memimpin Indonesia lima tahun kedepan ketimbang para elit politk. Fakta empiris ini tentu berbanding terbalik dengan berbagai prediksi atau klaim sepihak yang digembar-gemborkan selama ini yang cenderung membohongi rakyat dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Patut kita akui bahwa sekalipun pelaksanaan Pilpres 2014 berjalan sukses, namun tentu masih saja menyisihkan berbagai kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kendatipun demikian, dari berbagai kecurangan tersebut merupakan cacatan tersendiri bagi perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia. Pilpres 2014 menjadi momentum penting bagi sistem politik dan demokrasi di Indonesia, menuju Demokrasi yang lebih bermartabat menuju proses pematangan demokrasi di Indonesia. 

Dan dalam negara demokrasi, kemenangan tertinggi mestilah menjadi kemenangan rakyat, karena kemenangan dalam politik semestinya tidak berhenti sebagai kemenangan untuk mencapai atau  meraih kekuasaan dan ambisi pribadi atau kelompok, tetapi yang terpenting dari kemenangan tersebut adalah kemenangan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kemenangan untuk mencapai tujuan demokrasi dan demokratisasi. Kendatipun demikian, kalaupun kemudian kemenangan Jokowi-JK ini tidak diterima oleh Timses Prabowo-Hatta yang mungkin merasa kurang puas atau kurang enak badan dengan kemenangan ini, tentu bisa tempuh jalur hukum untuk mencari keadilan di MK, siapa tahu bisa menang..!! sehingga tidak ada lagi kebohongan buat Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang terpenting adalah bahwa dari sebuah proses demokrasi yang fairs adalah, tidak ada kebohongan yang bisa mengalahkan rasa keadilan dan kedaulatan rakyat. Tidak ada keadilan yang lahir kebohongan. Oleh karena itu, siapapun dia tidak boleh lagi membodohi rakyat dengan cara-cara apapun, karena bukan jamannya lagi dalam alam demokrasi yang semakin terbuka ini, rakyat dipakai untuk kepentingan elit-elit politik.

Beranjak dari keberhasilan Rakyat tersebut, kita juga patut menyampaikan rasa hormat terhadap pasangan Probowo-Hatta yang telah ikut menentukan warna-warni demokrasi bagi kemajuan dan kematangan demokrasi di Indonesia. Ketika Infobreakingnews menanyakan mengenai sikap Prabowo Namun sayangnya di injury time, Prabowo justeru menarik diri dari proses rekapitulasi KPU. Sikap ini tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan, bahkan merusak demokrasi Indonesia. Padahal, kalah-menang harus diterima dengan jiwa besar, jangan sekali-kali merusak demokrasi dan mengabaikan kedaulatan rakyat hanya untuk kepentingan sesaat. Bangsa ini akan terus maju dan berkembang menuju kematangan demokrasi Indonesia yang lebih ber-Pancasilais. Karena itu, dalam kontestasi politik, nasehat bijak “kekalahan adalah kemenangan yang tertunda” –yang kerap terasa konyol sebab, kekalahan dalam politik berarti “habis modal”. 

Apalagi dalam kompetisi politik yang mengutamakan ongkos politik yang besar untuk menggalang kemenangan demi meraih hasil akhir yang ditempuh dengan berbagai modus operandi (cara yang ditempuh), jika perlu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, seperti dogma Nicolo Machiavelli (adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf dan figur utama dalam realitas teori politik). Dogma Machiavelli ini ternyata telah mengalami metamorphosis dalam konteks demokrasi Indonesia pasca Pilres 2014, sebab dogma ini berbanding terbalik dengan fakta empiris di mana ongkos politik bukan segala-galanya untuk membohongi rakyat menggalang kemenangan. 

Semoga saja Probowo-Hatta beserta Timsesnya menerima kekalahan ini dengan jiwa besar dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bangun Demokrasi Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat menuju kejayaan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang lahir dari kedaulatan Rakyat Indonesia adalah demokrasi yang sejatinya dan bukan demokrasi yang lahir dari sebuah kebohongan dan kezaliman, jangan sekali-kali menggugat kedaulatan rakyat, sebab rakyat akan bangkit melawan kebohongan dan kezaliman, jika demokrasi di zalimin. Selamat buat Pak Jokowi-Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Demokrasi Indonesia akan mati suri tanpa Demokrasi Rakyat Papua dan Rakyat Papua akan menunggu janji perubahan bagi kemajuan Papua dan kemajuan Indonesia. Semoga..!! *****Petra

 *Anthon Raharusun Kandidat Doktor Bidang Hukum Ketatanegaraan UI dan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua.