Jakarta, infobreakingnews - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu menyatakan dirinya khawatir mengenai ide tol laut dari pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, kurang lebih ada dua faktor yang dapat menjadi hambatan dalam merealisasikan ide tersebut.
"Tol laut Jokowi jangan mimpi bisa terwujud kalau uangnya nggak ada. Ini kendala pertama yang akan dihadapinya mengingat ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintahan saat ini sangat terbatas untuk pemerintahan baru," jelas Said, Jumat (22/8/2014).
Menurut pengamatan, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah terikat sehingga tidak dapat memberikan ruang lebih untuk program pemerintahan yang baru.
"Anggaran yang terikat sudah banyak, jadi anggaran Jokowi-JK nggak sampai Rp 100 triliun. Kalau mau nambah, tentu harus menaikkan defisit anggaran, sementara batas amannya tiga persen dari PDB. Artinya suruh nambah utang supaya bisa belanja," ujarnya.
Selanjutnya, hambatan kedua bagi proyek tol laut Jokowi adalah pelayanan kapal laut Indonesia yang masih berlarut-larut.
"Kalau pelayanan pelabuhan itu harus dua hari, karena kapal besar kan mengejar waktu, jangan sampai berhari-hari. Jadi indikator pelayanan juga harus diubah," tutupnya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !