Dirjen Pajak Minta KPK Menindak Perusahan Yang Tidak Miliki NPWP

Jakarta, infobreakingnews  - Terobosan ini dinilai akan sangat memajukan target pendapatan Dirjen Pajak, walau hanya sebagian kecil saja perusahan yang non NPWP yang bisa berhasil dicabut ijin usahanya. Namun ide menggandeng KPK sangat dipandang bagus karena istiusi Pajak ini juga sangat potensial melakukan penggelapan sebagaimana yang sudah banyak terjadi.

"KPK harus bertindak, maka dalam satu bulan NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya," kata pimpinan KPK Adnan Pandu Praja dalam Lokakarya Kemajuan Teknologi Informasi Geospasial dan Penerapannya di Indonesia dalam Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (9/9).

Ia mengatakan pencabutan izin usaha suatu perusahaan memang bukan kewenangan KPK. Namun, Ditjen Pajak telah meminta "back up" lembaga antikorupsi untuk mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pajak.

KPK, lanjutnya, telah mengamati perusahaan tambang sejak 2013. Pihaknya juga telah bertemu dengan perwakilan dari perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia, termasuk PT Freeport Indonesia.

Selama masa pengamatan itu pula, menurut dia, sudah muncul daftar perusahaan bermasalah terkait pajak. Pelanggaran izin tambang terjadi di mana 3.000 perusahaan yang memegang izin tersebut tidak memiliki NPWP.

"Jadi tidak ada yang lebih sopan dari sebutan maling. KPK siap menindak itu," ujar Adnan.

Ia menyebutkan 10 persoalan yang memicu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme bermula dari tidak tuntasnya konsep otonomi daerah. Sebelum reformasi bergulir terdapat 500 izin tambang di Indonesia, dan saat reformasi bergulir 11.000 izin tambang dikeluarkan dengan 5.000 di antaranya tumpang tindih.

Setelah 320 izin tambang bermasalah dicabut secara sukarela oleh kepala daerah, ia mengatakan terjadi peningkatan pendapatan beberapa triliun rupiah di sektor pajak. Atas dasar itu pula KPK harus bertindak demi mencegah kerugian negara lebih besar.Mustinya KPK justru harus lebih membidik para oknum pejabat teras Pajak yang sampai kini masih banyak bermain dengan objek pajak dan kenakalan pajak fiktif dan sebagainya. *** Mil.