Mantan Kapolri Masuk Seleksi Calon Pimpinan KPK

Komjen Pol (Purn) Oegroseno

Medan, infobreakingnews - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno berencana ikut dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan posisi Busyro Muqoddas yang masa jabatannya di lembaga antikorupsi tersebut akan berakhir 10 Desember 2014 mendatang.

"Saya akan mengikuti proses seleksi tersebut. Namun, saya mengikuti seleksi itu bukan dengan harapan diterima panitia seleksi untuk menjadi pimpinan KPK. Saya mendaftar untuk menyampaikan visi dan misi. Semoga ditolak," ujar Oegroseno kepada infobreakingnews.com,  di Medan, Sumatera Utara, Senin (1/9) siang.

Mantan Kapolda Sumut ini mengatakan, kinerja KPK dalam memerangi korupsi di Tanah Air patut untuk diapresiasi. Namun, ada yang perlu dibenahi dalam memperkuat lembaga tersebut, sehingga lembaga ini bisa menjadi ikon buat Polri, Kejaksaan maupun negara lain dalam memerangi korupsi.

"Salah satu yang dibenahi adalah penggunaan baju tahanan. Dalam Undang-undang, tidak diatur bahwa KPK mewajibkan koruptor mengenakan baju tahanan yang seakan untuk dipertontonkan ke masyarakat. Ini juga bisa dikategorikan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, belum ada keputusan tetap pengadilan," katanya.

Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini menambahkan, proses penjemputan tahanan dari rumah tahanan, seharusnya tidak dilakukan sesukanya. Jika dilakukan penyidikan lanjutan, harus mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM (KemkumHAM), sebab tahanan yang menghuni rutan itu di bawah kewenangan Kemkum HAM.

"Tidak hanya di KPK, Polri maupun Kejaksaan jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, apalagi itu untuk dilakukan pengembangan penyidikan, harus mendapatkan izin dari Kemenkum HAM. Selama ini, itu tidak dilaksanakan. Ini juga melanggar prosedur," ungkapnya.

Menurutnya, KPK bisa menjadi lembaga yang mempunyai peranan besar dalam membantu pemerintah mengurangi kebocoran khas negara. Banyak cara yang bisa dilakukan lembaga antirasuah ini, salah satunya bentuk penghematan dengan mengaudit badan nasional. Selama ini, dana yang digelontorkan untuk setiap badan nasional itu mencapai triliunan rupiah. Padahal, dana itu belum tentu bermanfaat bagi masyarakat, apalagi sampai dirasakan masyarakat di daerah terpencil.

"Lebih baik dana yang mencapai triliunan rupiah itu dimanfaatkan guna memberdayakan kepala lingkungan, kepala desa yang bekerja sama dengan Polri dan TNI. Penggunaan dana ini lebih efektif, mengurangi dan jauh lebih hemat dari dana yang digelontorkan tersebut. Pemberdayaan ini juga bisa mengurangi angka kejahatan di jalanan," imbuhnya.

Oegroseno mengaku sangat tidak mengharapkan untuk diterima menjadi salah satu pimpinan KPK tersebut. "Kalau diterima disyukuri, tapi bila ditolak juga tidak masalah. Yang penting saya bisa membuka masalah kebenaran dan HAM. KPK bisa menjadi ujung tombak bangsa ini, tapi lembaga ini jangan dianggap malaikat," sebutnya. *** James Donald.