Walikota dan Bupati Se Indonesia Adakan Rakornas Menentang RUU Pemilukada

Jakarta, infobreakingnews  - Pro kontra Pemilkuda yang semakin gonjang-ganjing dan hanya menimbulkan perlambatan pembangunan telah membuat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Luar Biasa pada hari ini terkait RUU Pilkada. Rakornas ini untuk memberikan pandangan ketidaksepakatan para bupati dan walikota dengan usulan pilkada lewat DPRD.

"Pilkada lewat DPRD jelas mereduksi demokrasi. Kita seperti sekarang kan produk yang dipilih langsung rakyat. Nah, kalau lewat DPRD, bagaimana nanti hak suara rakyat," kata Ketua Umum Apkasi, Isran Noor saat dihubungi infobreakingnews.com, Kamis, (11/9/2014).

Isran yang juga Bupati Kutai Timur itu berharap lewat rakornas ini, fraksi-fraksi yang sepakat pilkada lewat DPRD bisa 'melek' dan tidak gegabah memaksakan kehendak politiknya. Dia menginginkan agar pilkada sistem parlementer ini bisa dibatalkan.

"Saya masih yakin para wakil Senayan yang terhormat bisa paham kondisi rakyat. Saya enggak ingin ini jadi akrobatik sampai voting di paripurna terus digugat ke Mahkamah Konstitusi. Semoga itu tidak terjadi. Balik normal, melek lagi lah demi bangsa ini," sebutnya.

Rencananya, kata Isran, dalam rakornas nanti bakal dihadiri sejumlah bupati dan walikota yang menjadi pengurus inti Apkasi serta Apeksi. Menurutnya, tidak semua walikota dan bupati bisa memenuhi undangan karena punya kesibukan tugas masing-masing. Adapun dalam rakornas hari ini juga dijadwalkan mengundang pakar hukum tata negara seperti Rafly Harun dan Saldi Isra.

"Mereka diundang sebagai pakar yang memberikan perspektif buat kita. Ada juga LSM yang kita undang juga. Lihat saja besok (hari ini)," ujarnya.Sementara Rakornas Apkasi dan Apeksi ini akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Dari investigasi dilapangan ditemukan berbagai LSM akan menggelar aksi demo menentang RUU Pemilukada ini sehingga predisksi suhu Politik dan roda pemerintahan menjadi terganggu akibat ulah sebagian politisi yang haus mengumbar nafsu kepentingan pribadi belaka dan mengesampingkan kepentingan rakyat.***  Candra Wibawanti.