Keluarnya Ahok Dari Gerindra Tak Pengaruhi Posisi Menjabat Gubernur, tapi Gawat Kondisinya Jika Wakilnya...

Jakarta, infobreakingnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih polpuler dengan nama kecilnya Ahok, kini resmi keluar dari Partai Gerindra akibat perbedaan ideologi terhadap digugatnya Pemilukada yang selama satu Dasawarsa ini dipilih langsung oleh rakyat, tapi kini sebagian kelompok besar anggota Parlemen ingin menjadikan Pemilukada itu kembali lagi seperti di Jaman Orba yakni dipilih atas kesepakatan suara di DPRD. 

Akibatnya kini Ahok menjadi satu-satunya calon Gubnernur se Indonesia yang non Partai, bahkan kondisi Ahok itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya yang sebentar lagi akan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun begitu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari partai pengusungnya bisa menjadi catatan kecil pada saat proses pengukuhannya di DPRD DKI karena akan diboikot oleh sebagian Parpol yang tidak suka kepada Ahok.

"Dia habis masa jabatan 2017, jadi masih ada tiga tahun lagi. Tidak ada pengaruh di jabatannya sebagai Wakil Gubernur kalau dia mundur dari partai," kata Djohermansyah kepada infobreakingnews.com di Jakarta, Kamis 11/9/2014. 

Namun, dia menambahkan, hal tersebut dapat berpengaruh pada proses kenaikan jabatannya sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta, menggantikan Gubernur Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI terpilih periode 2014-2019. 

"Ada catatan kecil menyangkut paripurna DPRD. Itu yang harus kita lihat perkembangannya, apakah akan ada proses pengganjalan dari partai koalisi Merah Putih," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu. 

Bentuk pengganjalan tersebut, lanjut dia, bisa saja menyangkut ketidakhadiran anggota DPRD DKI Jakarta sehingga tidak kuorum untuk menggelar paripurna persetujuan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur definitif. 

Ahok, sebagai Wakil Gubernur, akan bertugas menjalankan tugas Gubernur ketika Jokowi mengundurkan diri untuk menjadi Kepala Negara RI. 

Status Ahok sebagai Gubernur definitif dapat dilakukan jika DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. 

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Abdul Harris Bobihoe ketika ditemui secara terpisah mengatakan keputusan DPRD DKI dalam menaikkan status Ahok tersebut menjadi kewenangan anggota dewan. 

Meskipun demikian, Harris mengatakan partainya tidak akan menghalang-halangi keinginan Ahok untuk mundur dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Gerindra. 

Bahkan, Partai Gerindra telah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan ke DPRD DKI Jakarta sebagai wakil gubernur menggantikan Ahok jika nanti menjadi Gubernur definitif. 

"Kami sudah siapkan beberapa nama, karena wakil gubernur (DKI) itu masih menjadi jatah Gerindra, salah satunya ada Pak (Mohammad) Taufik (Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. 

Disinilah kondisi yang cukup krusial bagi pembangunan ibukota Jakarta yang sarat dengan persoalan kompleks dan membutuhkan kerja keras tersebut, sebab hanya pertikaian dan akan terus menimbulkan konflik saja jika Moh.Taufik menjadi wakilnya Ahok. Apalagi Tauifik ini dikenal sebagai Politisi yang frontal dan memiliki dasar tidak suka pada Ahok. 

Dan sebagai balas dendam sakit hati Koalisi Merah Putih yang kalah dalam Pilpres, maka dikondisikanlah berbagai keadaan yang hanya membuat rentan akan konflik berkepanjangan, sementara rakyat sudah sangat merasa muak terhadap prilaku politisi yang hanya mengumbar nafsu kekuasaan belaka.*** Emil F Simatupang.