![]() |
| Akrabnya Luhut Dengan Setya Novanto, Satu Pesawat |
Apalagi tak bisa dipungkiri, kini Presiden Jokowi sangat marah besar dan kecewa atas kepercayaannya yang begitu besar kepada Luhut yang sebelum diangkat menjadi Menko Polhukam, adalah merupakan Penasehat Presiden Joko Widodo.
Kini Luhut Binsar Panjaitan yang sudah tersudut dengan aksi tokoh sentral dalam rekaman itu, menantang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengundang dirinya. Luhut akan menjelaskan dirinya tak pernah terlibat dalam masalah saham Freeport.
"Saya sudah minta supaya saya diundang. Saya mau menjelaskan juga bahwa saya tidak pernah terlibat dalam masalah itu," kata Luhut, kepada sejumlah media di Istana Bogor, Bogor, Selasa (8/12/2015).
Luhut mengatakan, kajian yang diberikan pemerintah kepada Presiden Jokowi memutuskan tidak melakukan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sebelum jatuh tempo. Pembicaraan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan 2019.
Luhut mengaku sikap itu disampaikan secara tertulis. Bahkan, Luhut juga telah memaparkan langsung sikap ini kepada Presiden sebanyak dua kali.
"Itu sikap kami. Jadi tidak ada polemik mengenai itu, jelas posisinya," tegas dia.
Dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, taipan minyak Muhammad Riza Chalid, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia yang diperdengarkan di MKD, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.
Kuat dugaan Luhut terlibat dalam makelar jasa perpanjangan kontrak perusahaan milik Amerika Serikat itu.
Kemarahan Joko Widodo dianggap wajar. Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan, harga diri Jokowi sebagai Presiden dipermainkan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid.
Menurut Ruhut, seharusnya Novanto dan Riza menghormati jabatan presiden sebagai lambang negara. "Novanto dan Riza sudah kebangetan," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).
Karena itu, Ruhut meminta Kejaksaan Agung tegas menyikap kasus dugaan pencatutan jabatan Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. "Kalau saya jaksa agung, saya tangkap Novanto. Harus diberi pelajaran," sambung Ruhut.
Kejaksaan harus segera merespons kemarahan Jokowi dan mengusut kasus ini meski tanpa aduan. Kepolisian, menurut Ruhut, juga harus merespon kemarahan Jokowi.
"Kejaksaan mengusut kaitan korupsi, polisi tindak pidana umum," ujar Ruhut.
Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan tindak pidana dalam pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid, dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah pembicaraan itu terindikasi korupsi.
Penyidik Kejaksaan Agung sudah memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dan Maroef terkait kasus dugaan pencatutan jabatan Jokowi oleh Novanto.
Desakan agar Kepolisian juga menyelidiki dugaan tindak pidana oleh Novanto juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurut Pram, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti seharusnya bisa memahami kemarahan Jokowi.
Kemarian, MKD mendengarkan keterangan Novanto dalam sidang tertutup. Novanto membantah meminta saham ke PT Freeport Indonesia dan mencatut jabatan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Sementara Riza Chalid diketahui sudah kabur ke luar negeri. sejak 3 Desember. "Sesuai data perlintasan di Pusat Data Keimigrasian, yang bersangkutan ke luar negeri sejak 3 Desember," kata Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie .*** Ardiyansah Harahap.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar