Kasus Pasport Ganda Arcandra Menjadikan Jokowi di Posisi Sulit

Jakarta, infobreakingnews - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam posisi sulit terkait isu dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar.

"Kami mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit, sehingga tidak melakukan pengecekan dengan saksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle kabinet lalu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (15/8).

Dugaan tersebut muncul karena PDIP yakin Presiden Jokowi konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan serta UU Kementerian Negara. Atas dasar itu, Hasto menyatakan pihaknya mondorong pemerintah melakukan investigasi untuk memastikan bahwa Arcandra Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing. "Sekiranya hal tersebut (Arcandra berkewarganegaraan asing, Red) benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan," katanya.

Dikatakan, tuduhan adanya kewarganegaraan ganda kepada Menteri ESDM Arcandra Tahar merupakan persoalan fundamental terkait dengan kedaulatan negara dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda. Hal tersebut terutama berlaku bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.

"Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa warga negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri," jelas Hasto.

PDIP mengingatkan bahwa isu kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi penting bila dikontekskan pada ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan, dan lain-lain. Ketegangan itu tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, lanjut Hasto, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.

"PDIP juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batu bara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Freeport juga dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk. Para pembantu Presiden harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut. Di sinilah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi kredo bagi seluruh pembantu Presiden. Memiliki kewarganegaraan ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara," tegas Hasto.*** Budimans.