Kubu Jokowi Kini Lakukan Gerakan Tutup Mulut

Politisi PDIP Aria Bima

Jakarta, Info Breaking News – Membahas persoalan mengenai calon wakil presiden bagi Jokowi, politisi PDIP Aria Bima menyebut pihaknya berserta seluruh koalisi Jokowi kini tengah melakukan gerakan tutup mulut. Pasalnya, saat ini persoalan tersebut tidak lagi dibahas oleh kubu Jokowi dan sosok yang akan menyampaikan nantinya adalah Jokowi sendiri.

"Tidak ada masalah (soal cawapres), cuma waktunya semua gerakan tutup mulut, cuma Presiden nanti (yang bicara)," ujar Aria di Gedung DPR, Senin (6/8/2018).

Aria menilai dengan adanya dinamika saat ini, seperti contohnya para ulama PBNU yang menginginkan Ketua Umun PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetap menjadi cawapres Jokowi dan ancaman mencabut koalisi jika tak dipilih Jokowi sebagai cawapres menunjukkan bahwa tensi politik sedang tinggi.

Tarik-menarik memang kuat, oleh karena itu platform masing-masing partai pengusung Jokowi ini harus lebih dikuatkan dan lebih substansial. Karena jika ada yang memaksakan salah satu tokoh untuk menjadi cawapres, maka tokoh lainnya juga pasti ada yang ingin memaksakannya. Contohnya seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto atau tokoh lainnya seperti Moeldoko atau Mahfud MD.

"Saya berharap keinginan para kiai itu bagus lebih pada substansi-substansi, narasi besar pemerintahan Jokowi. Para kiai yang lain juga tahu kok bahwa dalam pemerintah Jokowi ini ada tujuh menteri dari kader NU (Nahdlatul Ulama). Jadi lebih bagus semua cooling down," tuturnya.

Apabila semua partai koalisi mengancam, katanya, maka itu tidak baik sebab tidak akan semua terakomodasi mengingat nama cawapres hanya satu. Jika terus memaksakan kehendak, bukan tidak mungkin kalau koalisi yang terbentuk bisa saja pecah.

"Itu sudah disepakati dalam pertemuan-pertemuan, termasuk Cak Imin. Beliau, juga sangat memahami keinginan para kiai, ingin kader PKB jadi cawapres tetapi mekanisme keputusan presiden dikonsultasikan dengan para partai pengusung," katanya.

Ia pun menegaskan, otoritas wapres benar-benar berada di tangan Jokowi dan dikonsultasikan dengan para partai politik pengusung. ***Ardiansyah Harahap