Bank Dunia Sebut UU Omnibus Law Jadi Kunci Bangkitkan Ekonomi Indonesia

Jakarta, Info Breaking News – Bank Dunia (World Bank) mengatakan pengesahan Undang-undang omnibus law bakal menjadi salah satu kunci kebangkitan ekonomi Indonesia.

“Kami melihat reformasi prioritas untuk bisa membangun jalan menuju pemulihan prioritas pertama dalam tantangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang omnibus law, sehingga kita bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Country Director World Bank Indonesia-Timor Satu Kahkonen, dalam Indonesia Economic Prospects, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya dengan memberikan dan meniadakan hambatan dalam investasi, maka UU omnibus law bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Kendati demikian, sebelum diimplementasikan adalah penting bagi kebijakan untuk diatur dan diaudit dengan baik sehingga kedepannya UU Omnibus Law bisa berfungsi dengan efektif.

Selanjutnya, kunci yang kedua ialah reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggalakkan investasi Indonesia, yang saat ini dinilai masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur.

“Masih mencapai USD 1,36 triliun, jadi kesenjangan ini masih sangat senjang sekali, tidak serta merta ditutup hanya berdasarkan dana publik, Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta,” ungkapnya.

Tak hanya memberikan pelayanan infrastruktur, pada saat yang sama BUMN juga berperan memberikan efek crowding bagi private sector. Selain itu, limit fiskal pemerintah juga membuat BUMN beralih pada pembiayaan berbasis utang, alhasil pembiayaan juga masih menghadapi tantangan. Hal inilah yang mendasari perlunya reformasi dalam tubuh BUMN untuk menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta. Hal ini, lanjut dia, menjadi kunci untuk terus menggalakkan upaya dalam ranah infrastruktur.

Kunci ketiga,  sebagai bentuk prioritas reformasi adalah akselerasi kebijakan pajak. Kata Kahkonen, Slowdown di ranah ekonomi tentu saja akan berdampak pada publik spending, artinya perlu ada belanja prioritas untuk kesehatan publik, bantuan sosial, pendidikan yang sangat diperlukan.

“Namun ini akan menjadi tantangan sendiri bagi credit rating  Indonesia. Oleh karena itu reformasi pajak untuk bisa meningkatkan pendapatan menjadi sangat penting sekali agar bisa memfasilitasi public spending yang sehat. Tidak ada di dunia yang bisa mencapai breket income tinggi apabila tax to rationya hanya 1 digit saja,” tandas dia. ***Radinal