Jakarta, Info Breaking News - Sementara pihakvKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, kini bertaburan spanduk di seputar gedung bundar Kejaksaan Agung yang mendesak pihak penyidik agar melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Menpora ini karena terbukti menerima uang haram puluhan Miliyar dari sindikat mafia korupsi di pembangunan proyek BTS dari para penjahat korup yg ikut cawe cawe proyek internet yang merugikan negara sebesar Rp 8,1 Triliyun.
“Kami berharap seluruh penyelenggara wajib lapor LHKPN menyampaikan LHKPN-nya, baik itu secara berkala maupun baru menjabat, dan lain-lain. Itu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di depan sejumlah awak media, Rabu, 5 Juli 2023.
Ali menyebut pihaknya sudah mendengar kabar bahwa Dito akan segera menyampaikan LHKPN ke KPK melalui sejumlah pemberitaan. Nantinya, jika Dito sudah menyampaikan LHKPN miliknya, KPK akan melakukan pengecekan lebih lanjut atas hartanya.
Di kesempatan yang sama, Ali sempat mengingatkan soal sanksi yang menanti penyelenggara negara yang kurang patuh menyampaikan LHKPN. Namun, sanksi yang diterapkan baru bersifat administratif saja.
“LHKPN kan saat ini sanksinya administratif. Oleh karena itu, saat ini KPK justru kemudian mengembangkan strategi baru," ucapnya.
Menurutnya, jika nanti ditemukan ada indikasi pidana dari LHKPN yang diterima KPK, maka pihaknya akan melanjutkan ke proses penyelidikan.
Sebelumnya, saat dijumpai di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (3/7/2023), Dito menekankan dia akan menyampaikan LHKPN ke KPK pekan ini. Dia berdalih punya waktu 100 hari untuk menyampaikan LHKPN ke KPK. *** Emil F Simatupang.
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !