Surabaya, Info Breaking News - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pihaknya terus melakukan upaya “bersih-bersih” dari korupsi di berbagai perusahaan BUMN.
Ia juga turut menjalin kerja sama dengan kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus.
"Ini kehormatan bagi kami bisa terus berkolaborasi dengan kejaksaan. Kami sudah membongkar kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia," kata Erick saat hadir di acara Sound of Justice di Kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Minggu (27/8/2023).
Erick menyebut salah satu kasus yang saat ini tengah menjadi perhatian adalah kasus korupsi dana pensiun. Saat ini kasusnya masih menunggu proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya, jika semua sudah selesai akan dilanjutkan ke kejaksaan.
"Target saya Juli, cuma BPKP minta waktu tambahan audit dua bulan supaya bisa memisahkan mana yang korupsi dan mana yang salah administrasinya," ungkapnya.
Erick menegaskan pelaporan dilakukan bukan semata-mata hanya untuk memenjarakan seseorang, namun untuk memperbaiki sistem yang ada.
"Kembali sejak awal, bersih-bersih BUMN enggak akan terjadi kalau sendiri. Kerja sama dengan KPK itu salah satu bentuk pencegahan, makanya kami fokus LHKPN, training pencegahan. Untuk penegakan hukum dan perbaikan sistem, kami kerja sama dengan kejaksaan. Bukan ingin memenjarakan, tetapi bagaimana memperbaiki sistem yang ada," tuturnya.
"Hasilnya sangat maksimal, seperti kasus Jiwasraya, Garuda, Waskita, Asabri. Saya rasa ini prestasi luar biasa," sambung Erick.
Soal dana pensiun, sebelumnya terungkap bahwa setidaknya ada 22 dari 48 Dapen BUMN program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100%. Secara sederhana, RKD ini dipakai untuk mengukur kemampuan Dapen membayar kewajibannya ketika seluruh peserta pensiun bersamaan.
Wakil Menteri BUMN II Kartika “Tiko” Wirjoatmodjo menyatakan, penelusuran awal menemukan total kekurangan dana ada di kisaran Rp 7-15 triliun, dengan perkiraan akhir sekitar Rp 12-13 triliun.
Kekurangan dana tersebut tidak terlepas dari karakteristik Dapen BUMN yang mengusung program manfaat pasti. Temuan lanjutan mengungkap bahwa 16 Dapen BUMN hanya mampu mencetak imbal hasil investasi di bawah 6%. Hasil ini bahkan di bawah rata-rata imbal hasil surat berharga negara (SBN).
Lebih ironis lagi, ada empat Dapen BUMN yang hanya bisa membukukan imbal hasil investasi di bawah 4%. Salah satunya mencatat di level 0,9%. Di luar keempat entitas itu, Dapen Pelindo yang kini tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor) saja bisa mencatat imbal hasil 1,9%.
"Ekstrim ya kalau SBN 6%, masa hasil investasi cuma 2% kan enggak masuk akal, pasti ada sesuatu. Jadi ada empat Dapen yang akan kita segera investigasi di luar Pelindo dan juga di bawah 2%. Jadi (investigasi) bertahap," kata Tiko. ***Ira Irmayati
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !