Jakarta, Info Breaking News - Pegawai Pemprov DKI Jakarta akan diwajibkan mengendarai kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pemerintah daerah hingga kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Jumat (18/8/2023).
Kendati demikian, Heru menyebut aturan baru ini tidak berlaku bagi semua PNS DKI, tetapi hanya untuk pejabat dengan tingkatan minimal eselon IV.
“Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," tuturnya.
Namun, ia menyampaikan kebijakan ini masih dalam tahapan pembahasan dan belum ada kepastian kapan mulai diterapkan.
Heru menuturkan saat ini para pejabat DKI mendapatkan tunjangan transportasi. Ia pun menyarankan agar tunjangan tersebut dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ucapnya. ***Rina Trian
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !