Pembangunan IKN Semakin Dikebut dan Diperluas Menjadi Ibukota Terindah Dunia

Balikpapan, Info Breaking News - Tidak mau tanggung tanggung pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo yang paling fenomenal membangun banyak infra struktur diseluruh belahan bumi Indonesia, mulai  dari jalan Toll, airport dan pelabuhan serta puluhan proyek yang mangkrak dimasa pemerintahan masa lalu, hingga pencapaian puncak memindahkan ibukota dari Jakarta yang sudah sumpek padat dan terpaling macet didunia, ke IKN Kaltim membuat banyak pihak tercengang karena rasa seperti kemustahilan.

Apalagi soal rencana pemindahan ibukota RI itu sudah dirancang sejak Presiden Suharto hingga seterusnya, yang semula direncanakan ke Yogyakarta, hingga ke Pelangkaraya, hanya berkutat sebagai wacana yang tidak pernah di eksekusi.

Barulah Presiden Jokowi yang sejak awal menjabat RI Satu memikirkan secara matang dan mewujudkannya ke IKN Kaltim yang kini terus dikebut pembangunannya agar selesai pada tahun depan.

Selain arsitek gedung Istana dan Kantor Kementerian berserta sarana penting lainnya seperti Tower pencakar langit untuk Appartemen yang akan dihuni oleh 420 Ribu ASN dan PNS dengan tehnologi modern akan membuat nyaman hidup para pengelolah pemerintah pusat, demi kemakmuran rakyat yang selama ini hanya jalan ditempat karena banyaknya penyimpangan dan korupsi yang terjadi.

Terkini saat tim liputan media ini melakukan kunjungan ke IKN , Senin 21 Agustus 2023 Menteri Bapenas Suharso melakukan pelebaran luas areal IKN dengan sejumlah pemutahiran seperti Pulau Balang yang merupakan paru paru dunia karena hutan tropis dan pohon dasyat Ulin yang terkenal melebihi pohon Jati itu.

"Pemutakhiran delineasi wilayah perubahan dilatarbelakangi oleh area Pulau Balang yang perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan secara terpadu sebagai satu kesatuan dengan ekosistem perairan Teluk Balikpapan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN7 Jojko Widodo )/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja di Komisi II DPR Jakarta, Senin (21/8/2023).

Dia menambahkan, area pemukiman yang terpotong perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN untuk menghindari konflik sosial.

"Area pemukiman yang terpotong perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN untuk menghindari konflik sosial akibat pengelolaan yang terpisah dalam satu area, serta dalam rangka memastikan tetap terselenggaranya administrasi pelayanan dasar bagi masyarakat oleh pemerintah daerah induknya," jelasnya.

"Penyempurnaan deliniasi batas wilayah ini berimplikasi pada perubahan luas wilayah," sambungnya., Info Breaking News

Suharso melanjutkan, ada risiko jika ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah. Dia mengatakan, area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi yang berbeda kewenangan. Sehingga, kata dia, akan menyulitkan perencanaan yang terpadu.

"Pengelolaan wilayah Pulau Balang tidak berbasis satu kesatuan ekosistem yang sama sehingga mengancam kelestarian habitat satwa yang ada seperti pesut mahakam," imbuhnya.

Risiko lain, penanganan kawasan pemukiman termasuk pelayanan administrasi kependudukan dapat berbeda dalam satu pemukiman yang sama. Hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial.

"Otorita akan mengalami kesulitan dalam mengatur hak-hak atas tanah masyarakat lokal, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan dasar serta tata ruang dan batas wilayah," ujarnya.*** Lisa AF

Baca berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda dibawah ini