Jakarta, Info Breaking News - Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas merasa kecewa dengan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza yang ingin pemerintah mengontrol tempat ibadah.
Menurut Anwar hal itu bertentangan dengan jiwa semangat UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 2 yang mengatakan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
"Dan juga bertentangan jiwa dan semangatnya dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'," ungkapnya.
Anwar juga menilai usulan Rycko adalah langkah mundur dan cara berpikirnya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun.
"Jadi kebebasan beribadah dan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu jika kepala BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol oleh pemerintah ini jelas sebuah langkah mundur dan mencerminkan cara berfikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita bangun dan kembangkan selama ini secara bersusah payah," katanya.
Lebih lanjut, Rycko juga dianggap sebagai pemimpin yang tak memiliki jiwa Pancasila dan tidak mengedepankan rasionalitas.
"Cara berpikir dan bersikap yang disampaikan oleh Kepala BNPT tersebut jelas-jelas tidak baik dan tidak benar karena mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranic dan despotisme yang lebih mengedepankan pendekatan security approach dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif dan rasional," tutur Anwar.
"Cara-cara kepemimpinan seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme dan itu sudah jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan falsafah dan hukum dasar negara kita yaitu pancasila dan UUD 1945," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Kepala BNPT, berkaca dari negara-negara luar, mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah agar tak dijadikan sarang radikalisme.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel saat menghadiri rapat Komisi III DPR, Senin (4/9/2023) sebagai tanggapan atas pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," ucap politikus PDIP itu.
"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," demikian jawaban dari Rycko saat menanggapi Safaruddin. ***MIL
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !