Dahlan Siap Beberkan Oknum DPR "PEMERAS" BUMN

Jakarta, Infobreakingnews - "Saya semula tidak berminat mengungkap itu. Bagi saya, yang penting memagari teman-teman BUMN sendiri," jelasnya.

Ia menegaskan, secara pribadi tak ingin untuk membongkar siapa saja yang menjadikan BUMN sebagai ’’sapi perah’’, baik yang berasal dari parpol maupun DPR. Namun, apabila itu diperlukan Dewan, dirinya siap memberikan keterangan secara jelas. 

Soal pemanggilan paksa, Dahlan menjawab santai.   “Ya enggak apa-apa dipanggil paksa tapi kalau diundang  ya datanglah,” ujarnya. 

Dahlan Iskan bersitegang dengan DPR lantaran pesan pendeknya (SMS) ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam. SMS itu menyatakan masih ada oknum di DPR yang kerap meminta jatah pada BUMN. DPR pun meradang dan meminta Dahlan membuktikan ucapannya tersebut.

Akan tetapi, tiba-tiba beredar SMS yang menyebutkan beberapa inisial yang diduga memeras BUMN. SMS ini diklaim merupakan Humas Kementerian BUMN dengan nomor handphone 0812841514XX yang isinya menyebutkan inisial-inisial pemeras BUMN.

Ketika dimintai keterang terkait beberapa nama tersebut, Dahlan enggan menanggapinya. "Tanya saja ke Humasnya, saya enggak tahu. Namanya SMS, saya juga belum lihat," kata Dahlan di kantor pusat PNM, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Berikut isi sms yang beredar dari Humas Kementerian BUMN. "Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (F Golkar) PM, EV, CK (F PDIP) AR, IR, SUR (F PKS) FA (F HANURA) ALM, NAS, (F PAN) JA, SG, MJ (F PD), MUZ (F GERINDRA). Info: Humas BUMN," demikian isi SMS tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mendukung sepenuhnya sikap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang menyebut  BUMN sering menjadi sapi perah  anggota DPR. Hanya saja agar persoalan tidak melebar dan bias pada institusi DPR ia  mendorong Dahlan Iskan untuk  membuka nama-nama anggota DPR yang dimaksud.

"Sebaiknya Dahlan Iskan segera menyebut nama anggota  DPR yang dindikasikan minta jatah tersebut. Sebab jika tidak, dikhawatirkan persoalan  semakin bias dan melebar pada kelembagaan DPR. Kalau sudah terjadi demikian maka akan menjadi persoalan tersendiri yang lebih rumit" ujar Aria Bima di sela-sela menghadiri acara  peringatan 84 tahun Sumpah Pemuda  di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu (28/10/2012) malam.

Menurut Politisi PDI Perjuangan tersebut  secara kelembagaan   disampaikan Menteri BUMN tentang DPR  minta jatah itu jelas tidak akan mungkin terjadi.

"Saya enam tahun di Komisi VI dan dua tahun diantaranya menjadi pimpinan. saya tegaskan hal seperti itu tidak ada. Proses pengambilan keputusan penyertaan modal negara dalam BUMN itu sudah diatur," lanjut Aria Bima.

Mungkin saja di saat Pemerintah mengusulkan penyertaan modal itu  ada oknum anggota DPR yang melakukan kapitalisasi menjadi suatu proyek. Langkah itu jelas tidak bisa dibenarkan dan harus dibongkar bersama.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga berharap, kalau pihaknya mengawasi kinerja Pemerintah, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN, jangan lalu dianggap sebagai serangan balik. Sebab DPR  harus tetap mengawasi kemungkinan adanya BUMN melakukan permainan dengan pengusaha, demikian juga di kementeriannya.***Andi Adrianto