Jangan Pilih Caleg DPRD Jakarta Yang Menyengsarakan Rakyat.

Jakarta, infobreakingnews  - Jakarta dilanda banjir, Gubernur DKI Jokowi kewalahan mengatasi bencana ini karena dana APBD 2014 masih tertahan di DPRD DKI. PDIP mendesak DPRD DKI segera mengesahkan APBD 2014 agar pemerintah DKI bisa segera mengeksekusi langkah strategis penanganan banjir.

"Fraksi PDIP mendukung percepatan pengesahan APBD tersebut. Bagaimanapun ini tahun anggaran sudah berjalan di 2014. Kita juga mendorong semuanya berkonsentrasi pada kepentingan rakyat," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kepada infobreakingnews.com, Senin (20/1/2014).

Menurut Hasto, DPRD DKI harus mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan politik masing-masing, di saat rakyat dilanda banjir besar.

"Sebenarnya banjir harus menjadi momentum sosial untuk menegaskan hak anggaran untuk rakyat. Harus diambil langkah untuk mempercepat aspek pengesahan anggaran. Seringkali persoalan anggaran tersandera karena tarik-menarik kepentingan politik," katanya.

Apalagi persoalan banjir sudah jadi momok tahunan di Jakarta. Perlu ada anggaran ekstra untuk menuntaskan masalah ini sampai tuntas.

"DPRD dan pemerintah DKI harus duduk bersama mengatasi kebuntuan agar dari sisi fiskal ada ruang gerak dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dengan tingkat urgensinya, khususnya penanggulangan bencana," tegasnya.

DPRD DKI Jakarta hingga saat ini belum mengesahkan APBD DKI tahun 2014. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, salah satu penyebab mundurnya pengesahan tersebut karena banjir yang melanda Jakarta, sehingga pihak eksekutif fokus menangani banjirPengesahan APBD DKI 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 Novemver 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun.

Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014. Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi.

Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014. Rekayasa itu kurang optimal karena hanya menggunakan dua pesawat, padahal idealnya tiga pesawat. Rekayasa ini menggunakan dana BNPB. 

Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, "Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober."

Kini saatnya rakyat menilai dan berharap pada Pileg mendatang agar tidak lagi memilih anggota DPRD DKI Jakarta, yang kerjanya hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.***Candra Wibawanti.