Ketum PPP Diadili MajelisPartai, Terancam Dipecat

Jakarta, infobreakingnews  - Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan digelarnya Mahkamah Partai untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Sebab yang bersangkutan dinilai telah melanggar anggaran dasar partai.

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Nu'man Abdul Hakim menilai, Suryadharma sejak awal kepemimpinannya banyak melanggar aturan partai. Tidak hanya di tingkat pusat, pelanggaran juga banyak dilakukan pengurus daerah PPP.

Nu'man mengatakan, pelanggaran terbaru oleh Suryadharma saat menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Padahal, nama Prabowo tidak pernah ada dalam bursa calon presiden PPP yang telah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional pada Februari lalu.

Tidak hanya itu, kata Nu'man, Majelis Pertimbangan sebetulnya juga telah menyarankan kepada Suryadharma agar tidak membahas hal itu sebelum pemilu legislatif berakhir.

"Ternyata nafsu birahinya DPP PPP untuk membahas calon presiden lebih besar. Pendapat kita tidak didengar," kata Nu'man.

Atas dasar itu, Nu'man mengatakan, Majelis Pertimbangan menyarankan agar pelanggaran aturan partai oleh Suryadharma diselesaikan di Mahkamah Partai. Oleh karena itu, Majelis Pertimbangan meminta pengurus pusat untuk mengusulkan digelarnya Mahkamah Partai.

Dia menjelaskan bahwa dia dalam AD/ART PPP, ada Mahkamah Partai yang salah satu tugasnya memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh dewan pimpinan. Anggota mahkamah itu sembilan orang.

"Sanksinya bisa saja pemberhentian ketua umum," ujar Nu'man.

Sebelumnya, rapat koordinasi 27 DPW PPP se-Indonesia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Pertemuan itu digelar di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat, semalam.

Hal itu terkait kekecewaan mereka atas Suryadharma, yang dianggap melakukan 'perselingkuhan politik' dengan Partai Gerindra saat Pileg lalu. Saat itu, Suryadharma hadir dan malah bekerja di kampanye Gerindra.

Hal itu yang dinilai sebagai penyebab perolehan suara PPP mengecewakan di Pileg lalu. 'Perselingkuhan politik' itu dinilai memiliki pengaruh besar bagi kader-kader muda PPP di bawah. Awalnya di akar rumput persaingan dengan Gerindra kompetitif. Tapi perselingkuhan itu mengurangi semangat mereka.***Ramadhan