Fenomena Terburuk Golkar Yang Terpecah Belah

Jakarta, infobreakingnews  - Perpecahan ditubuh Golkar tak dapat terhindari akibat dari dukungan nya ke kubu Prabowo-Hatta, sementara mantan ketum Golkar JK, secara resmi dipilih Jokowi sebagai wapresnya, bahkan hari ini juga langsung terlihat suhu yang memanas dan ancaman pemecatan yang akan dilakukan oleh ARB.

Ical menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk memilih Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Sejumlah kader Golkar yang mendukung pasangan Jokowi-JK pun terancam dipecat.

Sejumlah elite Partai Golkar memang tak malu-malu merapat ke kubu seberang yakni Jokowi-Jusuf Kalla. Anggota DPR RI dari Golkar Poempida Hidayatulloh misalnya, bahkan memposisikan menjadi juru bicara Jusuf Kalla.

Kini sejumlah elite Golkar mulai menebar ancaman. Poempida menuturkan, ancamannya bahkan sampai kepada pemecatan.

"Sesuai dengan ancaman dari elite DPP Partai Golkar akan adanya sanksi Pemecatan kepada para Kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK merupakan suatu langkah yang tidak masuk akal. Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Bang Ical dan memicu gejolak internal Partai yang tidak diperlukan," kata Poempida dalam siaran pers, Senin (19/5/2014).

Menurut Poempida, sebaiknya DPP Golkar dapat memahami situasi yang berkembang saat ini di dalam internal Golkar. Sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif dan tidak mengedepankan ancaman seperti itu.

Dia lantas memaparkan basis rasionalitas agar Golkar lebih akomodatif. Yang pertama, keputusan Rapimnas VI memberikan mandat penuh kepada ARB dalam membangun koalisi itu berdasarkan harapan memberikan dukungan ke PDIP. Hal ini sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin.

"Kedua, Jusuf Kalla yang dipasangkan sebagai Cawapres dari Capres PDIP DNA koalisinya, Jokowi, adalah kader Golkar tulen, bahkan beliau adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar," kata Poempida.

Yang ketiga, menurut Poempida, banyak kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta. "Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar pemecatan kader itu bukan hak prerogatif Ketua Umum. Harus berbasis prosedural yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap organisasi Partai," kata anggota Komisi X DPR itu.

"Jika kemudian terjadi kebijakan pemecatan ini, maka saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar," ingatnya.

Namun banyak pengamat politik menduga, bahwa pasangan Jokowi-JK akan memenangkan Pilpres 9 Juli mendatang, sehingga kalangan elite Golkar yang terancam dipecat karena mendukung JK, tak ambil pusing karena nantinya mereka akan lebih mantab karier politiknya, namun sebaliknya mereka yang fanatik mendukung ARB,kelak akan berjatuhan ketika JK kembali memenangkan kompetisi politik yang bisa saja akan kembali menjadi ketum Golkar, karena setelah hasil kemenangan Pilpres itu barulah akan digelar Munas Golkar.*** Emil F Simatupang.