Jakarta, infobreakingnews - Masih banyaknya ditemukan biaya pungutan diberbagai sekolah,membuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan acara diskusi bertema Transparasi dan Korupsi Pendidikan, yang diselenggarakan di Aula Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dikawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta (7/10/2014).
Diskusi ini cukup menarik perhatian karena selain Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta,Larso Marbun sebagai pembicara, beberapa pembicara pun dihadirkan, termasuk Febri dari Divisi Monitoring ICW yang mengaku sering didatangi oleh orangtua murid, yang melaporkan masalah pungutan pungutan yang seringkali memberatkan orangtua murid.
"Salahsatu masalah yang seringkali menjadi pertanyaan, apa betul belanja sekolah sesuai dengan RKHS, apa betul perjalanan dinas kepala sekolah sesuai dengan RKHS. Itu pertanyaan-pertanyaan penting dan mendasar, dan menurut saya kepala sekolah harus bisa menjawab itu," kata Febri.
Selain itu, Febri juga mengatakan bahwa pihaknya tak memungkiri apabila sekolah tidak mampu memenuhi keinginan pihak orang tua murid dengan fasilitas tertentu seperti pengadaan AC atau fasilitas lain. Oleh karena itu, peran komite sekolah menurutnya sangat penting.
"Itu gunanya komite sekolah, tapi jangan berpikir pendek dengan sedikit-sedikit menarik sumbangan ke orang tua murid. Pertama yang harus dikejar komite sekolah meminta anggaran ke pemerintah daerah," kata Febri.
Larso Marbun sendiri berharap agar pihak anggota Komite disetiap Sekolah, dapat menjadi alat sosial kontrol yang mengawasi penggunaan dana yang ada di Sekolah, guna mencegah hal yang bisa berpotensi korupsi dan penyimbangan lainnya. *** Mil.

.jpg)

0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !