Refly Harun: Tak Mudah Jatuhkan Presiden

Jakarta, infobreakingnews  -  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadiskusumo dengan pernyataan kerasnya akan menghambat Jokowi mendapat reaksi negatif dari banyak kalangan. Pakar hukum dan tata negara Refly Harun menilai pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan Koalisi Merah Putih ingin menjatuhkan presiden terpilih Joko Widodo. 

"Ini masih membuktikan KMP ingin menjatuhkan presiden. Persaingan di Pilpres itu belum selesai," ujar Refly, Rabu (8/10/2014).Namun demikian, menurut Refly tidak mudah menjatuhkan presiden dalam sistem tata negara di Tanah Air. Karena era Jokowi menurut dia, tidak bisa disamakan dengan era mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu bisa digulingkan DPR.

"Zaman Gus Dur itu belum ada Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, tidak siap, makanya subyektif sifatnya karena kalah dari mayoritas. Nah, kalau sekarang ada MK," ungkap Refly.

Refly menegaskan  untuk melengserkan Jokowi diperlukan bukti kuat adanya kesalahan yang dilakukan mantan Walikota Solo itu. Namun, hal ini diyakininya bakal sulit dilakukan kalau melihat kinerja Jokowi yang dianggap bersih. Apalagi, MK nanti bakal menjadi lembaga kredibel yang bisa menjadi penentu putusan akhir.

"Kalau di MK itu kan menentukan mana yang benar dan salah. Jokowi ini kan bersih, tidak bengkok-bengkok. Harus ada buktinya kalau ada pemakzulan dari korupsi. Makanya kita perlu lembaga kredibel seperti MK," sebutnya.

Pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang ingin menghambat pemerintahan Jokowi lebih disebabkan belum relanya kubu Prabowo dengan kekalahan di Pilpres kemarin. Semestinya dengan hasil pilpres yang diumumkan KPU kemudian diperkuat MK, proses pilpres dianggap sudah selesai. DPR sebagai lembaga legislatif tidak bisa dijadikan alat kekuasaan untuk menjegal presiden.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo sebelumnya  mengatakan kalau pihaknya punya niat untuk menjegal pemerintahan Jokowi. Adik dari Prabowo Subianto ini menyindir kasus korupsi pembelian bus TransJakarta buatan Tiongkok saat Jokowi aktif menjadi Gubernur DKI. Adapun sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan DKI sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta.

Hashim juga menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.Sekarang kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJ itu sudah ditangani Kejaksaan Agung. Sudah ada sedikitnya 2 mantan pejabat Pemprov DKI yang menjadi tersangka.

Kasus lainnya adalah penyimpangan dalam anggaran pendidikan saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Hashimpun mengatakan akan menggunakan kekuatan untuk menginvestigasi dan menghambat,"  di kantornya pada Selasa kemarin.*** Yakop Pranata